Muna, Kroscek.co.id – Kepemimpinan representatif di tingkat Nasional menuntut kapasitas advokasi, jejaring kelembagaan, serta konsistensi dalam mengawal kepentingan rakyat dan daerah.
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ir. Ridwan Bae, menunjukkan peran strategisnya sebagai legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui kerja-kerja politik anggaran yang terukur dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Selama dua tahun berturut-turut, 2025 hingga 2026, Ridwan Bae berhasil memperjuangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai kumulatif ratusan miliar rupiah untuk Kabupaten Muna dan Muna Barat (Mubar).
Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan manifestasi dari efektivitas fungsi representasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan secara simultan.
Pada tahun anggaran 2025, sejumlah proyek infrastruktur prioritas berhasil direalisasikan. Pengamanan pantai kawasan Sarana Olahraga (SOR) La Ode Pandu dialokasikan sebesar Rp28 miliar sebagai langkah mitigasi risiko abrasi sekaligus penataan kawasan pesisir perkotaan.
Pembangunan tikungan Laiba dengan nilai Rp30 miliar memperkuat aspek keselamatan dan konektivitas transportasi.
Sementara itu, preservasi tiga ruas jalan strategis—Lawana–Bonekacintala, Lawama–Bonekacintala, serta Wasolangka–Wadolau, dengan total anggaran sekitar Rp50 Miliar menjadi bagian dari penguatan infrastruktur dasar guna menunjang mobilitas barang dan jasa.
Memasuki tahun 2026, komitmen tersebut berlanjut melalui pengawalan kelanjutan proyek pengamanan pantai dan pengembangan kawasan SOR La Ode Pandu.
Meski terjadi penyesuaian fiskal Nasional akibat prioritas penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, yang menyebabkan alokasi turun dari Rp28 Miliar menjadi Rp20 miliar, proyek tetap berjalan sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka menengah daerah.
Lebih lanjut, sektor layanan dasar juga mendapat perhatian signifikan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jompi dialokasikan Rp21 Miliar dan SPAM Duruka sebesar Rp25 Miliar.
Intervensi ini mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan fundamental masyarakat, khususnya akses air bersih sebagai indikator utama kualitas hidup dan kesehatan publik.
Di samping itu, pembangunan jalan dan bendung Laiba dengan nilai puluhan miliar rupiah memperkuat ketahanan infrastruktur sumber daya air dan mendukung produktivitas kawasan.
Dalam pernyataannya usai menghadiri Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Muna, 7 Februari 2026, Ridwan Bae menekankan pentingnya tata kelola kawasan strategis secara berkelanjutan.
Kawasan SOR La Ode Pandu dan pelabuhan yang berada di pusat Kota Raha, menurutnya, tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga manajemen kebersihan, estetika, dan partisipasi publik yang berkesinambungan.
Capaian tersebut dapat dipahami sebagai implementasi politik pembangunan berbasis advokasi anggaran (budget advocacy politics), dimana Ridwan Bae berperan sebagai katalisator distribusi sumber daya Nasional ke daerah.
Posisi strategis, Ridwan Bae di Komisi V DPR RI, membidangi infrastruktur dan perhubungan, memberikan ruang institusional untuk memastikan proyek-proyek prioritas daerah masuk dalam skema perencanaan nasional.
Rekam jejak Ridwan Bae sebagai mantan Bupati Muna dua periode turut memperkuat legitimasi substantifnya dalam memperjuangkan program berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Sinergi antara pengalaman eksekutif dan fungsi legislasi Nasional menjadi modal institusional yang mempercepat akselerasi pembangunan ditangan tepat Ridwan Bae.
Kontribusi tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak terlepas dari kapasitas representasi di tingkat pusat.
Ditengah dinamika fiskal Nasional dan tantangan global, Ridwan Bae konsistensi dalam mengawal APBN menjadi faktor determinan dalam memastikan kesinambungan proyek strategis.
Dengan fondasi infrastruktur yang terus diperkuat, Kabupaten Muna diarahkan menuju transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan kompetitif.
Peran Ridwan Bae sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis komitmen dan kompetensi mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat Muna dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
