KONAWE UTARA, KROSCEK.CO.ID – Persoalan krisis tegangan listrik yang belakangan memicu aksi demonstrasi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara ternyata telah lama menjadi perhatian serius Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, Ikbar-Abuhaera.
Bahkan pada masa Kepemimpinan H. Ruksamin (Bupati Pendahulu) telah diperjuangkan soal Krisis tegangan listrik Konawe Utara, dan Jauh sebelum gelombang aksi protes masyarakat terjadi, Ikbar-Abuhaera telah menyuarakan langsung keluhan warga terkait ketidakstabilan tegangan listrik dalam kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Claro Kendari pada 25 Agustus 2025.
Dalam forum yang dihadiri Kepala Dinas ESDM Sultra Andi Aziz mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, General Manager PLN Wilayah Sulselrabar Edyansyah, Koordinator Pembangunan Tenaga Kelistrikan Pramudya, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara tersebut, Ikbar secara tegas menyampaikan kondisi riil yang dialami masyarakat Konawe Utara.
“Kami di Konawe Utara masih bergantung pada pasokan dari Kendari. Keluhan masyarakat, terutama para ibu rumah tangga, cukup banyak karena tegangan listrik yang tidak stabil pada sore hingga malam hari,” tegas Ikbar saat itu.
Selain menyoroti persoalan tegangan listrik yang sering naik-turun pada jam beban puncak antara pukul 17.00 hingga 22.00 WITA, Ikbar juga mengungkapkan bahwa rasio elektrifikasi Konawe Utara telah mencapai 99,8 persen dari total 159 desa.
Namun masih terdapat dua desa terpencil, yakni Labengki dan Tapunopaka, yang belum menikmati layanan listrik.
Ia berharap PLN memberikan perhatian khusus agar Konawe Utara dapat mencapai rasio elektrifikasi 100 persen.
Tak hanya itu, Bupati Ikbar juga mendorong pengembangan energi terbarukan serta mengusulkan pemanfaatan tanaman gamal sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak PLN saat itu menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan menurunkan tim teknis guna melakukan survei lapangan.
Ketergantungan pada Satu Gardu Induk
Memasuki tahun 2026, persoalan tegangan listrik di Konawe Utara masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Selama ini pasokan listrik daerah tersebut masih bergantung pada satu sumber utama, yakni Gardu Induk Benu-Benua.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya kualitas tegangan listrik yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Bumi Oheo.
Dalam keterangannya pada 2 April 2026, Bupati Ikbar menjelaskan bahwa PLN telah merencanakan pembangunan jaringan transmisi dari Gardu Induk Unaaha melalui jalur Meluhu. Namun proyek tersebut masih menunggu proses pinjam pakai kawasan hutan.
Selain itu, PLN juga menyiapkan pembangunan jaringan transmisi dari Gardu Induk Smelter Astra Stargate yang diproyeksikan menjadi jalur tercepat untuk membantu memperkuat pasokan listrik di Konawe Utara.
“Kalau dari dua rencana itu, kemungkinan yang paling cepat adalah dari GI Smelter. Minimal sudah bisa melayani tiga kecamatan. Sementara GI Benu-Benua tetap menyuplai wilayah lainnya sambil menunggu jalur Meluhu rampung,” jelas Ikbar.
Ia optimistis persoalan tegangan listrik dapat teratasi secara signifikan apabila Konawe Utara memperoleh suplai dari tiga gardu induk sekaligus.
Di samping itu, pembangunan jaringan yang saat ini masih dalam proses pembebasan lahan juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi sistem kelistrikan Konawe Utara.
Pemda Terus Mengawal Solusi Kelistrikan
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menegaskan tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Berbagai langkah koordinasi terus dilakukan, baik dengan PLN maupun pemerintah provinsi.
Bahkan pada Musrenbang RPJMD tahun lalu, Pemkab Konawe Utara menghadirkan General Manager PLN Sulselrabar sebagai narasumber guna memaparkan rencana pengembangan kelistrikan di daerah tersebut.
“Intinya, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Semua sudah dan terus kami koordinasikan demi kepentingan masyarakat Konawe Utara,” tegas Ikbar.
DPRD Sultra dan Masyarakat Dorong Percepatan
Persoalan listrik yang belum stabil kemudian memicu aksi dan desakan dari masyarakat yang tergabung tuntutan massa aksi.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 19 Mei 2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, , bersama PLN UP3 Kendari dan berbagai pihak terkait.
Dalam forum tersebut, masyarakat mengeluhkan kerusakan peralatan elektronik rumah tangga hingga terganggunya aktivitas ekonomi akibat tegangan listrik yang tidak stabil.
Ketua KRKM, meminta PLN segera menghadirkan solusi konkret karena menurutnya Konawe Utara sebagai daerah penghasil nikel tidak layak mengalami krisis listrik berkepanjangan.
PLN Siapkan Tambahan Pembangkit 8 MW
Sebagai solusi jangka pendek, PLN mengakui masih terdapat keterbatasan infrastruktur kelistrikan di Konawe Utara dan menyiapkan penambahan pembangkit listrik berkapasitas 8 megawatt (MW).
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rapat yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara pada 20 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan rencana penempatan mesin pembangkit berkapasitas 8 MW di PLTU Asera, Kelurahan Wanggudu.
Penambahan kapasitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat September hingga Oktober 2026 guna memperkuat sistem kelistrikan dan meningkatkan stabilitas tegangan listrik di Konawe Utara.
Bupati Ikbar menegaskan bahwa persoalan ini harus ditangani secara serius karena telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
“Masalah tegangan listrik ini telah banyak merugikan masyarakat. Karena itu, saya meminta agar penanganannya dipercepat sehingga kondisi kelistrikan di Konawe Utara dapat kembali normal sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan seluruh elemen yang tergabung dalam KRKM karena telah turut mengawal penyelesaian persoalan kelistrikan di Konawe Utara.
DPRD Sulawesi Tenggara menyatakan akan terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, termasuk penerbitan rekomendasi kepada PLN UID Sulselrabar guna mempercepat realisasi berbagai program yang telah direncanakan.
“Listrik stabil adalah hak masyarakat Konawe Utara,” tegas Heri Asiku usai RDP.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, dan PLN, diharapkan krisis tegangan listrik yang selama ini membebani masyarakat Konawe Utara dapat segera teratasi sehingga sistem kelistrikan menjadi lebih andal, stabil, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Bumi Oheo.***
Laporan: Muh Sahrul
