KONAWE UTARA, KROSCEK.CO.ID – Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., secara terbuka memaparkan berbagai tantangan yang tengah dihadapi daerahnya saat menerima kunjungan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dihadapan jajaran BPKP Sultra, Ikbar mengungkap tekanan fiskal, keterbatasan pendapatan daerah, hingga meningkatnya ancaman bencana sebagai persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan strategi penanganan yang tepat.
Kunjungan BPKP Sultra ke Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terdefinisi serta memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.
Dalam evaluasi tersebut, BPKP Sultra menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah daerah, mulai dari percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bupati Ikbar menyambut baik kehadiran BPKP Sultra dan menilai pendampingan yang dilakukan lembaga pengawasan tersebut sangat penting dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menyusun program yang tepat, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh kebijakan yang diambil mampu menjawab persoalan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.
“Pendampingan BPKP sangat penting bagi kami dalam memastikan setiap program pembangunan memiliki arah yang jelas, risiko yang terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran,” ujar Ikbar.
Dalam pemaparannya, Ikbar secara blak-blakan mengungkap bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat turut memberikan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan agar tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa ruang fiskal daerah saat ini menghadapi berbagai tekanan, terutama karena kebutuhan pembangunan yang terus meningkat di berbagai sektor strategis.
Sementara di sisi lain, kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan perencanaan yang semakin cermat dan berbasis data.
Selain tekanan fiskal, Ikbar juga menyoroti meningkatnya potensi ancaman bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Konawe Utara.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang berkembang pesat, baik yang berada di wilayah Konawe Utara maupun daerah sekitar seperti Morowali dan Konawe, memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan yang harus menjadi perhatian bersama.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, sedimentasi sungai, hingga berbagai dampak lingkungan lainnya yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kerawanan bencana menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi ini membutuhkan langkah antisipatif yang terintegrasi, termasuk penguatan aspek perencanaan dan penganggaran agar penanganan risiko dapat dilakukan secara maksimal,” katanya.
Ditengah berbagai tantangan tersebut, Ikbar juga menyinggung terbatasnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah dari pemerintah pusat.
Padahal, sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Ikbar juga memaparkan berbagai kondisi riil yang dihadapi Kabupaten Konawe Utara kepada tim BPKP Sultra.
Ia berharap evaluasi dan pendampingan yang dilakukan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, masukan dari BPKP sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar perencanaan yang kuat, risiko yang terkendali, serta mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah membutuhkan pendampingan dan arahan agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, Bupati Ikbar juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penuh proses evaluasi yang dilakukan BPKP Sultra.
Ia meminta seluruh jajaran, mulai dari Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, hingga perangkat daerah lainnya agar bersikap terbuka, responsif, dan proaktif terhadap seluruh arahan serta rekomendasi yang diberikan.
Menurut Ikbar, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP harus menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan tata kelola yang semakin baik, ia optimistis berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Konawe Utara dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Sementara itu, BPKP Sultra menegaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran bukan sekadar menilai dokumen administratif, tetapi juga memastikan seluruh kebijakan pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada hasil dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui evaluasi tersebut, BPKP ingin memastikan bahwa setiap program yang dirancang pemerintah daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan target pembangunan, indikator ekonomi makro, serta prioritas nasional maupun daerah.
Kunjungan dan evaluasi BPKP Sultra ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.
Tekanan fiskal, keterbatasan sumber pendanaan, dan meningkatnya ancaman bencana, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci untuk menghadirkan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Konawe Utara.**
Laporan: Muh. Sahrul
