Bekasi, Kroscek.co.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, menegaskan pentingnya penyelesaian pembangunan rumah susun (rusun) subsidi yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/4/2026), dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program pembangunan rusun subsidi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program pembangunan rusun ini merupakan bagian dari agenda besar penyediaan 3 juta rumah yang tengah didorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Rusun subsidi untuk MBR ini harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, serta tertib administrasi, baik dalam proses pembangunan maupun operasionalnya,” tegas Ridwan.
Ridwan menyebut, jika target pembangunan rusun dapat tercapai, maka program ini tidak hanya memenuhi amanat konstitusi terkait hak atas hunian layak, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.
Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran sektor industri pendukung.
Soroti Sejumlah Proyek Strategis
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI juga menyoroti sejumlah proyek strategis pembangunan rusun subsidi di berbagai wilayah.
Salah satunya adalah lahan hibah dari Lippo Group seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta yang diproyeksikan mampu menampung hingga 140 ribu unit rusun. Proyek ini telah dilakukan peletakan batu pertama pada 8 Maret 2026 oleh Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi prioritas lainnya, antara lain:
- Lahan Kementerian Komunikasi dan Digital seluas 45 hektare di Depok untuk pembangunan 170 ribu unit rusun subsidi.
- Lahan Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare di kawasan Berlan, Jakarta.
- Lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia seluas 1,61 hektare di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Ridwan menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga pemeliharaan dan skema subsidi bagi masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan rusun, terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti pasar, fasilitas umum, dan akses transportasi.
“Kami perlu memastikan kesiapan secara komprehensif agar rusun yang dibangun benar-benar layak huni dan berkelanjutan,” ujarnya.
Fungsi Pengawasan DPR RI
Ridwan menyampaikan bahwa hasil kunjungan kerja ini akan dilaporkan dalam rapat Komisi V DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama mitra kerja.
Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan program strategis pemerintah di sektor perumahan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Program rusun subsidi ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menjawab kebutuhan hunian layak sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.**
Laporan: Muh. Sahrul
