Kendari, Kroscek.co.id – Upaya penataan kawasan kumuh di Kota Kendari kembali menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya di wilayah pesisir yang rentan, Selasa pagi (10/6/2025).
Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, meninjau langsung kawasan Pulau Pandan, tepatnya di RT 2, 3, dan 4, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendorong percepatan penataan kawasan permukiman kumuh di berbagai daerah, termasuk di Kota Kendari.
Rombongan disambut langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dan turut didampingi jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, staf ahli, Camat Abeli, serta Lurah Poasia.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, kawasan Pulau Pandan dihuni oleh sekitar 165 rumah dengan total 187 Kepala Keluarga (KK).
Kawasan ini memiliki karakteristik padat penduduk dan berada di wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan dan keterbatasan infrastruktur dasar.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, turut mengalokasikan bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak.
Dalam kunjungannya, Ridwan menegaskan komitmen DPR RI untuk mendorong pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah-wilayah terpencil dan pesisir.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi warga Indonesia yang tinggal di tempat yang tidak layak. Rumah yang sehat dan aman adalah hak setiap warga, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terpencil dan pesisir,” ujar Ridwan.
Pihaknya juga menekankan bahwa bantuan stimulan ini bukan hanya bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, tetapi juga sebagai upaya memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Dengan keterlibatan legislatif, berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar program-program penataan kawasan kumuh dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” Tegas Ridwan Bae.
Sementara itu dalam sambutannya, Dirjen Kawasan Pemukiman, Ir. Fitrah Nur, menyampaikan bahwa Pulau Pandan merupakan lokasi ketiga yang ia kunjungi dalam rangka peninjauan program penataan kawasan kumuh di daerah pesisir.
Fitrah menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga pada peningkatan kualitas lingkungan secara keseluruhan.
“Kita akan mencoba menata kawasan pesisir secara terintegrasi. Tadi sudah ada koordinasi dengan Ibu Wali Kota, dan ke depan perencanaannya akan disiapkan dan diserahkan ke Pemerintah Kota Kendari untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Fitrah menambahkan bahwa penataan akan mencakup penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), perbaikan akses jalan, sanitasi, drainase, serta fasilitas pendukung lainnya demi menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat serta DPR RI.
Ia menyatakan komitmen kuat dari Pemkot Kendari untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut dengan langkah-langkah konkret dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasan.
“Kami sangat terbantu dengan dukungan ini. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat pesisir yang selama ini luput dari perhatian,” kata Siska.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan di Kota Kendari.
Koordinasi Lintas Sektor
Koordinasi Lintas Sektoral.
Turut mendampingi kunjungan tersebut sejumlah pejabat teknis dari Kementerian PUPR, antara lain Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Bahtiar; Kasubdit Perencanaan Teknis, Deny Dwi Susanto; dan Kepala Satuan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Irsan Basalamah.
Hadir pula perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra dan Balai Wilayah Sungai IV Kendari, menandakan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
