Aparat Penegak Hukum Didesak Periksa dan Adili Dirut PT Tristaco Mineral Makmur - https://kroscek.co.id/

Aparat Penegak Hukum Didesak Periksa dan Adili Dirut PT Tristaco Mineral Makmur

- Redaksi

Senin, 23 Mei 2022 - 13:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Andi Arman Manggabarani. (*Ist)

Andi Arman Manggabarani. (*Ist)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

KONAWE UTARA, KROSCEK.NET –
Seolah Tak ada habisnya, maraknya kasus penambang Ilegal di daerah berjuluk Bumi Oheo, tepatnya di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kali ini sorotan tertuju pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tristaco Mineral Makmur (TMM) terletak di desa Morombo, Kecamatan Lasolo.

Diketahui, Konsesi IUP PT TMM berada di lokasi pertambangan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun Hutan Lindung (HL). Menurut, Andi Arman Manggabarani, selaku Putra daerah Konawe Utara, bermukim di Kecamatan Lasolo, dan juga Ketua Komunitas Peduli Lingkungan dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (Komplit Sultra) mengaku prihatin adanya penjarahan SDA di kampung sendiri.

Baca Juga :  Anton Timbang Laporkan Pencemaran Nama Baik ke Polda Sulawesi Tenggara

“Ada penambangan di Wilayah IUP PT Tristaco Mineral Makmur, terletak di daerah kawasan HPT dan HL, padahal yang kita ketahui bersama bahwa perusahaan ini belum mengantongi izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) artinya kegiatan aktivitas pertambangan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan,” Ungkap, Andi Arman, Senin (23/05/2022).

Menurutnya, Seharusnya PT TMM patuh terhadap Perundang-undangan Kehutanan No. 41, pada pasal 50 ayat (3) tentang perizinam perambahan kawasan hutan itu harus menggunakan IPPKH apabila tidak mengantongi izin tersebut maka konsekuensinya ialah mulai sanksi pidana 10 Tahun Penjara dan denda sebesar 5 Milyar Rupiah.

Baca Juga :  PT MLP dan PT KES Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Konawe Utara

“Sanksi administrasi berupa pencabutan IUP atau IUPK oleh pemerintahan, kemudian yang parahnya lagi PT TMM juga diduga Terlibat dalam proses jual beli dokumen pengapalan secara ilegal yang melibatkan para penambang Lahan Koridor (Pelakor) dan tak taat peraturan sesuai UU No. 3 Tahun 2020 tentang IUP perusahaan.

Lebih jauh Andi Arman, memaparkan, bahwa perusahaan PT TMM telah memberikan keterangan atau laporan palsu maka akan dikenakan sanksi pidana 5 Tahun Penjara dan denda paling banyak Rp 100 Milyar.

“Kami meminta kepada aparat penegak hukum, segera memanggil dan proses dugaan penambangan ilegal dan penjualan dokumen terbang yang telah dimuluskan oleh Direktur Utama PT Tristaco Mineral Makmur,” Tegasnya.

Baca Juga :  Konawe Utara Siaga! Pastikan Ramadhan Aman dan Kondusif

Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah penghasil dan begitu banyak menyimpan cadangan Ore Nikel yang berada di angka 440 Juta Ton lalu tersebar di beberapa Kecamatan seperti Lasolo, Lasolo Kepulauan, Molawe, Andowia, Asera , Landawe, Langgikima dan Wiwirano.

“Komplit Sultra akan membawakan bukti permulaan kepada APH, dan kami mendesak segera mungkin di proses. Persoalan Unjuk rasa, tentunya dari pihak ESDM segera Mencabut IUP dan IUPK perusahan PT Tristaco Mineral Makmur, karena sudah banyak melakukan pelanggaran pada kaidah/peraturan pada bidang pertambangan,” Pungkasnya. (**)


Laporan : Muhammad Sahrul

 

 

Berita Terkait

Mencuat di Persidangan, PP GPI Desak KPK Periksa Raffi Ahmad Kasus Impor Bea Cukai
Angin Segar! Pelepasan Kawasan Hutan di Konut, Muhardin: Kepastian Hak Masyarakat Harus Dituntaskan
Penurunan Status Kawasan Hutan di Konut untuk Desa dan Transmigrasi Ditargetkan Terealisasi 2026
Temui Ridwan Bae dan Ahmad Safei, DPRD Konawe Utara Kawal Aspirasi Infrastruktur di tingkat Pusat
PP GPI Apresiasi Evaluasi Pimpinan Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo
PT MLP dan PT KES Raih Penghargaan Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Konawe Utara
Mantan Dirut Perumda Utama Sultra jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Segera Ditahan
Tegangan Listrik Konawe Utara Belum Stabil, Pemda Ungkap Solusi Strategis PLN

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 21:09 WITA

Mencuat di Persidangan, PP GPI Desak KPK Periksa Raffi Ahmad Kasus Impor Bea Cukai

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:20 WITA

Angin Segar! Pelepasan Kawasan Hutan di Konut, Muhardin: Kepastian Hak Masyarakat Harus Dituntaskan

Selasa, 9 Juni 2026 - 12:42 WITA

Penurunan Status Kawasan Hutan di Konut untuk Desa dan Transmigrasi Ditargetkan Terealisasi 2026

Senin, 8 Juni 2026 - 22:38 WITA

Temui Ridwan Bae dan Ahmad Safei, DPRD Konawe Utara Kawal Aspirasi Infrastruktur di tingkat Pusat

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:33 WITA

PP GPI Apresiasi Evaluasi Pimpinan Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo

Berita Terbaru

error: Dilarang Copy Paste!