Konawe Utara, Kroscek.co.id – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ir. Ridwan Bae, memastikan Kabupaten Konawe Utara (Konut) menjadi salah satu prioritas program pembangunan tahun 2026.
Sejumlah program strategis siap dikucurkan, mulai dari Inpres Jalan Daerah (IJD), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga Normalisasi Sungai dan Irigasi.
Dalam keterangannya kepada Kroscek.co.id melalui sambungan telepon WhatsApp, Sabtu (14/2/2026), Ridwan Bae menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur di daerah.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) akan difokuskan pada peningkatan kualitas jalan daerah guna memperlancar konektivitas antarwilayah. Perbaikan akses jalan dinilai krusial untuk mendukung distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kualitas hunian. Bantuan ini tidak sekadar membangun fisik rumah, tetapi mendorong terciptanya lingkungan tinggal yang lebih layak dan sehat.
“Untuk BSPS, insya Allah jika tidak ada halangan, mulai berjalan pada April 2026. Saat ini kami sedang menyusun konsep gerak dan rincian rencana anggaran. Intinya, Konawe Utara menjadi prioritas,” tegas Ridwan Bae.
Tak hanya infrastruktur jalan dan perumahan, normalisasi sungai dan perbaikan sistem irigasi juga menjadi perhatian serius. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai agar kembali normal serta meminimalkan risiko banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah, termasuk di wilayah Sambandete.
Mantan Bupati Muna dua Periode itu menegaskan bahwa persoalan banjir dan pengikisan sungai di wilayah tersebut menjadi atensi khusus. Upaya normalisasi diharapkan mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan sekaligus melindungi pemukiman warga dari ancaman bencana.
Lebih lanjut, Ridwan Bae juga berharap Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dapat membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Nasional yang ada di Sulawesi Tenggara, baik Balai Jalan maupun Balai Sungai. Menurutnya, sinergi dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci percepatan realisasi program.
“Saya juga berharap agar Bupati Konawe Utara aktif membangun komunikasi dengan Kementerian PU melalui balai nasional di Sultra, baik balai jalan maupun balai sungai. Informasikan kepada DPR agar kami di Komisi V bisa memperjuangkannya secara maksimal,” Imbuhnya.
Pihaknya menekankan bahwa dukungan anggaran dan kebijakan di tingkat pusat sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyampaikan kebutuhan secara terukur dan terkoordinasi.
Sebagai mitra kerja Kementerian PU, Komisi V DPR RI siap mengawal dan memperjuangkan usulan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Banjir yang mengenangi Sambandete dan pengikisan sungai menjadi perhatian kami. Ini kewajiban saya sebagai wakil rakyat dapil Sulawesi Tenggara untuk memastikan solusi konkret bagi masyarakat,” Pungkas Ridwan Bae.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian teknis, dan DPR RI, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur di Konawe Utara demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
