[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]
PEMATANG SIANTAR, KROSCEK.NET – Dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian dan percepatan program prioritas presiden sebagaimana mandat Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden (KSP), Tim Agraria kedeputian II Kantor Staf Presiden melaksanakan kunjungan ke lokasi Prioritas di Prov. Sumatra Utara khusus melakukan Verifikasi lapangan atas permohonan dan pengaduan masyarakat terkait kasus Agraria dan Pertanahan di Gurilla, kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.
Tim KSP berdasarkan surat edaran nomor: B-162/KSP/D.2/10/2022 Jakarta, 28 Oktober 2022 diantaranya bernama Sahat. M. Lumban Raja dan Imanta Ginting melakukan kunjungan kerja Untuk Verivikasi isu lapangan dalam rangka penanganan kasus/aduan pertanahan Warga Gurilla, Kota Pematang Siantar dengan PTPN III.
Kantor staf kepresidenan bersama dengan Walikota Pematang Siantar, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Pematang Siantar, Kepala Kepolisian Resort Kota Pematang Siantar, Kepala Kejaksaan Kota Pematang siantar, Rombongan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Dandim O2/07, KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), Mahasiswa Hadir dalam Dialog Bersama dengan Warga Masyarakat Anggota Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi) di Ruangan Rapat Hotel Sapadia, Kota Pematang Siantar, Jumat (04/11/2022).
Tenaga Ahli Kantor Staff Presiden, Sahat. M. Lumbanraja, mengatakan, mendorong percepatan penyelesaian dan mengawal kasus ini agar bisa diselesaikan secara lebih cepat, walaupun waktu dalam tahun ini tidak bisa ditentukan. Namun sebagaimana pihaknya menyampaikan kepada aparat keamanan agar menjaga situasi kondusif.
“Demikian juga dengan informasi dari Forkopimda, semua informasi kita dengarkan semuanya, agar informasi dan pengaduan sampai ke kantor staf kepresidenan bisa mendapatkan informasi selengkap mungkin, untuk mencari solusi lebih lanjut,” tuturnya.
Seiring waktu pertemuan dilaksanakan, Sahat. M. Lumban Raja dan Imanta Ginting langsung datang bersama rombongan meninjau ke lokasi konflik agraria serta melihat kondisi di lapangan dan mendengarkan jeritan warga masyarakat terutama Anggota Futasi yang telah memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan melihat keberadaan beberapa rumah dan seluruh tanaman yang hancur lebur.
Saat awak media mencari keterangan dari beberapa warga dilokasi yang tidak jauh dari tempat berdirinya Sahat. M. Lumban Raja dan Imanta Ginting mengatakan, keberadaan masyarakat sudah 18 tahun di lokasi bahkan aktivitas berprofesi rata-rata seorang petani Pak.
“Kenapalah kampung kami ini sudah tidak aman lagi, dan sudah hampir kurang lebih sebulan kami diintimidasi oleh beberapa oknum yang status perintahnya dari PTPN III unit kebun bangun. Bahkan kami sangat kekurangan logistik untuk kebutuhan hidup anak dan keluarga,” Ucap salah seorang warga Futasi.
“Jadi harapan kami ingin tenang kembali seperti dulu lagi tanpa ada penjajahan ataupun pemaksaan keluar dari lingkungan II Keluruhan Gurilla dan warga berharap memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum tentang tata ruang kota Pematangsiantar,” Keluh beberapa warga.
Bahkan sebagian besar warga sangat menyayangkan sikap dari pihak Pemkot Pematang Siantar yang mana tidak perduli dengan Nasib rakyatnya, masyarakat Gurilla yang sekarang sedang berjuang untuk Hidup. Tak sekalipun mereka hadir di tengah konflik yang sudah terjadi.
Diketahui pada saat dialog, Sahat. M. LumbanRaja tegas kembali memperjelas pertanyaan dari warga Futasi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar Walikota dan Bagian Tata Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak bisa menjelaskan dan menjawab bagaimana sebenarnya Tata Ruang Kota Pematangsiantar.
Sahat. M. Lumbanraja menyampaikan bahwa pertemuan yang telah dilakukan saat ini belum pada proses penyelesaian permasalahan, masih lebih kepada menggali informasi.
“Kami akan mendorong rapat dialog ini menjadi pertama di level pusat. Kita harapkan, apa yang disampaikan masyarakat dan PTPN bisa menjadi pertimbangan dan apabila masing-masing bertahan, yang terakhir akan dilakukan proses pengadilan,” ungkapnya. (**)
Laporan : S. Hadi Purba
