Ampuh Sultra - Jakarta Minta Kadis Kominfo Diam dan Tak Buat Gaduh! - https://kroscek.co.id/

Ampuh Sultra – Jakarta Minta Kadis Kominfo Diam dan Tak Buat Gaduh!

- Redaksi

Jumat, 23 September 2022 - 17:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi demonstrasi massa yang mendesak KPK RI untuk mengusut dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara di Gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2022). (*Ist)

Aksi demonstrasi massa yang mendesak KPK RI untuk mengusut dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara di Gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2022). (*Ist)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

JAKARTA, KROSCEK.NET – Aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Jakarta baru-baru ini nampaknya memicu atensi publik, khususnya dikalangan masyarakat Sultra.

Usai menggelar aksi demonstrasi perihal dugaan korupsi Gubernur Sultra di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) pada, Senin 19 September 2022. Aksi tersebut sontak mendapat kritik dari Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Ridwan Badallah.

Dalam keterangannya, Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah mengaku menyayangkan aksi demonstrasi yang disuarakan oleh Ampuh Sultra – Jakarta pada, Senin (19/9/2022).

Baca Juga :  FAHMI Desak Copot Kajati Sultra, Soroti Lambannya Penanganan Dugaan Korupsi Bupati Bombana

Ridwan Badallah menilai, unjuk rasa (unras) Ampuh Sultra – Jakarta tidak disertai dengan adanya bukti kuat terhadap Gubernur Sultra, melalui media Kroscek.net.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ampuh Sultra – Jakarta, Arin Fahrul Sanjaya angkat bicara, Menurutnya Kepala Dinas Kominfo Sultra sedang mengigau, sehingga harus dibangunkan dari tidurnya agar tak membuat kegaduhan.

“Pak Kadis mungkin sedang mengigau, jadi mending bangun dulu dan jangan buat gaduh”. Ucap Arin yang di konfirmasi oleh awak media ini, Selasa (20/09/2022).

Baca Juga :  Isu Anggaran Membengkak Ditepis, Pemprov Sultra: HUT ke-62 Berlangsung Sederhana

Arin mengatakan, materi pengaduan serta bukti-bukti yang dimiliki oleh pihaknya tak pernah dipublikasikan. Sebab kata dia, itu hanya diberikan kepada KPK RI sebagai dasar melakukan pengaduan.

“Dia (Kadis Kominfo) bilang, katanya kami tidak punya bukti kuat. Pertanyaannya kami, tau apa dia dengan data-data yang kami miliki? Apalagi data-data itu tidak pernah kami publikasikan, hanya semata-mata untuk bahan aduan kami di KPK RI”. Terangnya

Baca Juga :  Isu Anggaran Membengkak Ditepis, Pemprov Sultra: HUT ke-62 Berlangsung Sederhana

Berkaitan dengan bantahan dari Kadis Kominfo Sultra, Arin tak mau menanggapi. Sebab menurut dia, sebagai bawahan dari Gubernur Sultra tentu Ridwan Badallah akan selalu membenarkan apapun yang dilakukan oleh pimpinannya.

“Coba di telusuri di semua media online yang ada di Sultra, pernah tidak Kadis Kominfo ini berbeda pendapat dengan Gubernur Sultra. Jadi analoginya menurut kami, apapun yang dilakukan oleh bos akan selalu baik dimata anak buah,” Tutupnya. (**)


Laporan : Muhammad Sahrul

Berita Terkait

Angin Segar! Pelepasan Kawasan Hutan di Konut, Muhardin: Kepastian Hak Masyarakat Harus Dituntaskan
Penurunan Status Kawasan Hutan di Konut untuk Desa dan Transmigrasi Ditargetkan Terealisasi 2026
Temui Ridwan Bae dan Ahmad Safei, DPRD Konawe Utara Kawal Aspirasi Infrastruktur di tingkat Pusat
PT NPM Site PT MLP Bantah Bayar Upah di Bawah UMK, SBIB: Sudah Sesuai Ketentuan
PP GPI Apresiasi Evaluasi Pimpinan Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo
PT Bumi Konawe Minerina Salurkan Empat Ekor Sapi Kurban untuk Warga Lingkar Tambang
PT MLP Cetak Mekanik Muda, 13 Pemuda Konawe Utara Ikuti Program Fresh Mekanik
PT Bumi Konawe Minerina Kenalkan Dunia Tambang kepada Siswa SMKN 1 Konawe Utara

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:20 WITA

Angin Segar! Pelepasan Kawasan Hutan di Konut, Muhardin: Kepastian Hak Masyarakat Harus Dituntaskan

Selasa, 9 Juni 2026 - 12:42 WITA

Penurunan Status Kawasan Hutan di Konut untuk Desa dan Transmigrasi Ditargetkan Terealisasi 2026

Senin, 8 Juni 2026 - 22:38 WITA

Temui Ridwan Bae dan Ahmad Safei, DPRD Konawe Utara Kawal Aspirasi Infrastruktur di tingkat Pusat

Jumat, 5 Juni 2026 - 20:34 WITA

PT NPM Site PT MLP Bantah Bayar Upah di Bawah UMK, SBIB: Sudah Sesuai Ketentuan

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:33 WITA

PP GPI Apresiasi Evaluasi Pimpinan Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo

Berita Terbaru

error: Dilarang Copy Paste!