Jakarta, Kroscek.co.id – Panggung politik Nasional, terkadang drama lebih menarik daripada rapat resmi. Kali ini, lakon utamanya adalah Bahtra Banong (BB), anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara dari Partai Gerindra, yang disebut-sebut ikut menerima aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Himpunan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (HMPH Sultra–Jakarta) menilai ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi isu serius yang layak dibawa ke “rapat paripurna integritas” di internal partai.
Ketua Umum HMPH, Muh Hidayat, bahkan langsung mendesak Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menandatangani “SK pemberhentian” BB.
“Prabowo pernah menegaskan dirinya tidak akan memberi tempat bagi para koruptor. Nah, sekarang saatnya membuktikan ucapan itu. Ini bukan cuma ujian loyalitas partai, tapi juga ujian konsistensi pribadi,” kata Muh Hidayat, Selasa (12/8).
Menurut keterangan Satori (ST), dana CSR itu bukan hanya mampir ke BB, tapi juga diduga singgah ke sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya. Tentu, publik jadi bertanya-tanya, CSR yang dimaksud ini benar-benar Corporate Social Responsibility atau sebenarnya singkatan dari “Cukup Saja Recehan” yang dibagi rata?.
Bagi Muh Hidayat, jika dugaan ini benar, BB telah mencoreng citra Partai Gerindra dan mengkhianati komitmen antikorupsi yang kerap dijadikan slogan kampanye Prabowo. “Kalau slogan cuma jadi hiasan baliho, lama-lama rakyat bosan membacanya,” sindirnya.
Riwayat Politik BB: Dari PAW ke Panggung Besar
BB pertama kali masuk DPR RI periode 2019–2024 lewat jalur Pergantian Antar Waktu (PAW), menggantikan Haerul Saleh yang terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Di Pileg 2019, BB hanya menempati posisi ketiga peraih suara terbanyak di dapilnya, di bawah Haerul Saleh dan Imran, mantan Bupati Konawe Selatan dua periode.
Namun, skenario politik punya twist sendiri, Imran meninggal dunia pada 2020, Haerul kembali duduk di Senayan, lalu naik ke BPK pada 2022.
Kursi kosong itu akhirnya diisi oleh BB. Pileg 2024 memperkuat posisinya, ia terpilih kembali dan kini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Ironisnya, jabatan ini kini diiringi bayang-bayang kasus yang membuat “kursi empuk” terasa panas.
Bola Panas di Meja Prabowo
Kasus dugaan aliran dana CSR BI–OJK yang menyeret nama BB menjadi ujian penting bagi Prabowo. HMPH Sultra–Jakarta menilai, jika ingin membersihkan partai, pembersihan harus dimulai dari dalam.
“Masyarakat Sulawesi Tenggara menunggu keberanian Prabowo. Pemecatan kader yang terlibat korupsi adalah langkah awal memulihkan kepercayaan rakyat,” tegas Muh Hidayat.
HMPH pun siap mengawal kasus ini hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan berjanji memberi data pendukung tanpa harus meminta biaya perjalanan dinas atau uang harian.
Kini, bola panas resmi berada di meja kerja Prabowo. Ia bisa memilih memecat BB untuk memberi pesan bahwa Partai Gerindra serius soal integritas, atau membiarkan cerita ini menjadi sinetron politik dengan episode tak berkesudahan.
Bedanya, kali ini penontonnya tidak mudah lupa, dan mereka memegang catatan setiap janji yang pernah diucapkan. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
