Konawe Utara, Kroscek.co.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Desa (ZIDES) dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Senin (5/8/2025), bertempat di Desa Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo.
Kegiatan yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif aparatur desa dalam mengelola Dana Desa secara akuntabel dan partisipatif, sekaligus mendorong lahirnya ekosistem ekonomi lokal yang tangguh melalui wadah koperasi desa.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh jajaran pejabat lintas sektor, di antaranya:
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Agung Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto, Para Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, serta unsur DPMD Konut.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abuhaera menekankan bahwa Zona Integritas Desa (ZIDES) bukan sekadar program administratif, melainkan langkah fundamental membentuk kultur pemerintahan desa yang jujur, akuntabel, dan antikorupsi.
Hal ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih bersih dan berkualitas.
“Penguatan zona integritas di tingkat desa bukan hanya soal aturan, tapi soal membangun mentalitas baru. Sebuah kesadaran bahwa uang negara harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Wabup Abuhaera.
ZIDES menjadi pilar penting dalam mengawal pengelolaan Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif.
Pemerintah daerah berharap seluruh desa di Konawe Utara mampu menjadikan ZIDES sebagai budaya kerja, bukan sekadar program formalitas.
Koperasi Desa Merah Putih Pilar Ekonomi Kerakyatan
Tidak hanya fokus pada integritas tata kelola, kegiatan ini juga menempatkan perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi desa melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Koperasi desa didorong menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat desa.
Melalui penguatan koperasi, pemerintah berharap akses permodalan masyarakat akan lebih terbuka, peluang usaha mikro dan kecil bisa berkembang pesat, serta menciptakan ruang kerja baru yang menopang kemandirian ekonomi desa.
“Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tapi instrumen sosial untuk memajukan desa dari dalam. Kita ingin melihat desa tumbuh, mandiri, dan tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah,” ungkap Abuhaera.
Sesi diskusi dalam kegiatan ini berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Materi yang dibawakan narasumber membahas secara mendalam mengenai:
- Mekanisme pengawasan Dana Desa,
- Strategi pencegahan penyimpangan anggaran,
- Digitalisasi pelaporan desa,
- Regulasi terbaru pengelolaan keuangan desa,
- Serta penguatan kelembagaan koperasi sebagai pilar ekonomi lokal.
Para peserta, mulai dari Kepala Desa hingga tokoh masyarakat, menyampaikan harapan agar kegiatan seperti ini tidak berhenti sebatas sosialisasi, tetapi diikuti dengan bimbingan teknis berkelanjutan, terutama di desa-desa dengan keterbatasan sumber daya manusia dan akses teknologi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menegaskan langkah strategis menuju tata kelola desa yang profesional, digital, dan inklusif.
Komitmen untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, mendorong transparansi anggaran, dan memberdayakan ekonomi lokal menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Ke depan, Pemkab Konut bertekad menjadikan seluruh desa di wilayahnya sebagai zona integritas mandiri, dengan tata kelola berbasis teknologi informasi yang mudah diawasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ZIDES dan penguatan koperasi ini menjadi tonggak penting perubahan, bukan hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan etika pengelolaan kekuasaan di tingkat lokal. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
