Kendari, Kroscek.co.id – Apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara (Sultra), dengan pertambangan nikel memang menjadi ironi. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya membawa kesejahteraan, tetapi justru menimbulkan bencana lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
Reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan sering kali hanya sebatas janji, sementara dampak seperti deforestasi, pencemaran air, dan longsor terus menghantui.
Desakan Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (LPPK-Sultra), Karmin, S.H., agar pemerintah mengevaluasi pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara adalah langkah yang sangat penting.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tambang nikel di wilayah ini memang telah membawa dampak lingkungan yang cukup parah dan petaka masyarakat Sultra, mulai dari deforestasi hingga pencemaran sungai dan laut,” Kata Karmin. Jum’at, (31/01/2025).
Pemerintahan Prabowo ke depan, Lanjut Karmin, bahwa diharapkan tidak hanya menyoroti peningkatan produksi dan ekspor nikel, tetapi juga memastikan eksploitasi sumber daya alam ini tidak merugikan masyarakat setempat. Evaluasi yang dimaksud harus mencakup:
1. Penegakan Regulasi yang Ketat – Memastikan semua perusahaan tambang mematuhi aturan lingkungan, termasuk reklamasi lahan pasca-tambang.
2. Transparansi dan Akuntabilitas – Mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik ilegal dan memastikan bahwa pengelolaan tambang diawasi dengan ketat.
3. Melibatkan Masyarakat Lokal – Memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dampak negatif yang terjadi akibat aktivitas tambang.
4. Moratorium Perizinan Baru – Menghentikan sementara pemberian izin tambang baru hingga ada kajian menyeluruh mengenai dampaknya terhadap lingkungan.
“Jika pemerintah tidak segera bertindak, bencana ekologis yang lebih besar bisa terjadi. Apakah pemerintah ada solusi lain yang bisa dilakukan agar eksploitasi tambang di Sultra lebih berkelanjutan?,” Pintah Karmin.
Dengan berbagai kepentingan yang bermain, termasuk dugaan keterlibatan aparat negara, apakah ada kemauan politik untuk melakukan reformasi? Regulasi mungkin ada, tetapi tanpa penegakan hukum yang tegas, pelanggaran akan terus terjadi.
“Langkah konkret apa yang harus diambil pemerintah agar industri nikel ini benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Sultra tanpa merusak lingkungan. Inilah yang harus dipikirkan pemerintah melalui dana Jaminan Reklamasi (Jamrek),” Pungkasnya. (**)
Laporan : Muh Sahrul
