Kendari, Kroscek.co.id – Kasus PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) di Pulau Wawonii kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi warga untuk mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan tersebut.
Namun, meskipun izin tersebut telah dibatalkan, PT GKP diduga masih terus beroperasi, yang memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Gubernur LIRA Sultra, Jefri Rembasa, menyoroti bahwa tindakan PT GKP mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan seolah menunjukkan ‘Kebal Hukum’ bahwa hukum bisa dipermainkan oleh korporasi.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengkritik lemahnya respons dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah yang seakan tidak berdaya dalam menegakkan keputusan MA.
“Aktivitas PT GKP seakan mempertontonkan bahwa hukum bisa dipermainkan oleh korporasi. bahkan aparat penegak hukum dan pemerintah pun dibuat tidak berkutik. ada rasa takut untuk menghentikan Aktivitas perusahaan,” Ungkap Jefri Rembasa, S.T, Kamis, (30/01/2025).
LIRA Sultra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan memeriksa PT GKP. Pihaknya menduga perusahaan ini telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah akibat aktivitas tambangnya yang terus berjalan meskipun izinnya telah dibatalkan.
“Kasus Perusahaan Raksasa milik Harita Group ini, menjadi ujian bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum,” Jelasnya.
Jika dugaan pelanggaran ini benar, maka tindakan tegas harus segera diambil untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih luas serta melindungi hak-hak masyarakat Wawonii yang telah lama berjuang melawan ekspansi pertambangan di wilayah mereka.
“Alhamdulillah, telah memenangkan putusan akhir di Mahkamah Agung. Sehingga tidak ada alasan lagi pihak GKP masih berada di Pulau Kelapa itu, dan menangkap Direktur PT GKP merugikan negara ratusan miliar,” Tegas Alumni HMI ini. (**)
Laporan : Muh Sahrul
