Konawe Utara, Kroscek.co.id – Kalau ada lomba pengadaan barang dan jasa tercepat dan paling transparan, besar kemungkinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut), sudah berdiri di podium, bawa piala, dan menyampaikan pidato sambil senyum santai.
Betapa tidak, sampai akhir Juli 2025, sebanyak 715 paket pengadaan sudah berhasil dituntaskan. Nilainya? Nyaris Rp200 miliar! Persisnya Rp197.015.538.579, bukan angka dari tebak-tebakan, tapi hasil kerja sistematis yang terekam rapi di server pengadaan nasional.
Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru kagum. Di balik angka itu, ada cerita, peluh, deadline mepet, hingga diskusi alot soal spesifikasi teknis. Ya, inilah dapur pengadaan yang kini bukan cuma bersih, tapi juga transparan dan pro-rakyat.
Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Setda Konut, Jusriawan, S.Ag., S.M., M.Si., M.M., menjelaskan bahwa dari 715 paket itu, ada 22 tender, 680 pengadaan langsung, dan 13 lewat e-Katalog. Yang menarik, dari total e-Katalog itu, belanja produk dalam Negeri (PDN) menyumbang angka fantastis, Rp92,7 miliar.
“Kami ini bukan sekadar belanja meja dan kursi. Setiap rupiah yang dibelanjakan punya misi, membangun ekonomi lokal, memberdayakan pelaku UMKM, dan memastikan produk dalam Negeri jadi tuan rumah di rumah sendiri,” tegas Jusriawan.
Tahun anggaran 2025 memang belum berakhir, tapi realisasi pengadaan sudah mencapai 39,08 persen dari total pagu belanja fisik senilai Rp504,15 miliar. Ibarat lomba maraton, Pemkab Konut sudah melewati pos air minum pertama dengan kecepatan stabil.
“Kami optimis, sisa triwulan ketiga dan keempat bisa kami kebut. Apalagi paket-paket besar seperti konstruksi sudah masuk tahap fisik. Artinya, aspal mulai panas, semen mulai mengering, dan rakyat bisa segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Seperti halnya cerita sukses lainnya, pengadaan di Konut juga tidak lepas dari tantangan. Kadang dokumen teknis terlambat.
Kadang spesifikasi dari OPD berbeda-beda, mirip pesanan nasi kotak yang tak seragam. Dan tentu saja, jumlah penyedia lokal yang masih terbatas dan kadang grogi di hadapan sistem SPSE yang lebih ribet dari aplikasi pinjaman online.
“Masalah utama kami bukan korupsi, tapi edukasi. Kami ingin penyedia lokal bisa adaptif, melek digital, dan percaya diri masuk sistem. Jangan cuma jago bikin produk, tapi juga harus paham cara memasarkannya di e-Katalog,” tutur Jusriawan.
Semua proses di Pemkab Konut 100% digital. Tidak ada tatap muka antara Pokja dan penyedia. Jadi kalau ada yang coba lobi-lobi, maaf saja: signal not found.
“Semua terekam. Mulai dari upload dokumen hingga kontrak. Kami diawasi Inspektorat, BPK, BPKP, bahkan dashboard KPK. Jadi kalau mau nakal, silakan… asal siap terekam CCTV moral dan digital,” ucapnya, disambut tawa kecil dari staf yang sedang menyeduh kopi gelas kedua hari itu.
Salah satu highlight kebijakan Pemkab Konut adalah keberpihakan ke pelaku usaha lokal. Minimal 40% belanja diarahkan untuk produk UMKM. Tapi tidak cukup dengan sekadar imbauan, mereka juga dibina, dilatih, bahkan difasilitasi masuk e-Katalog.
“Bayangkan, tukang meubel di desa bisa dapat pesanan dari Pemda hanya dengan klik-klik katalog. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan kalau kita mau bantu dan dorong,” jelas Jusriawan sambil memperlihatkan data transaksi pelaku lokal yang mulai naik grafiknya.
Beberapa UMKM lokal bahkan mengaku, omzet mereka baru naik signifikan bukan karena jualan online biasa, tapi karena masuk e-Katalog dan diborong Pemda.
Satu hal yang tak bisa dibantah, di balik angka-angka dan jargon digitalisasi, ada semangat besar untuk menjadikan pengadaan sebagai alat pemerataan pembangunan.
Ini bukan sekadar sistem belanja pemerintah, tapi sistem untuk mengembalikan uang rakyat kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang bisa disentuh, dirasakan, dan dibanggakan.
“Transparansi bukan gaya-gayaan. Ini soal amanah. Kami ingin setiap pengadaan yang dilakukan membawa manfaat nyata, bukan cuma untung di kertas,” pungkas Jusriawan.
Dari Konawe Utara, kita belajar bahwa pengadaan barang dan jasa bukan hanya urusan administrasi. Ini urusan kepercayaan, kesejahteraan, dan masa depan.
Dan Pemkab Konut, setidaknya hingga Juli 2025, sudah membuktikan, pengadaan bisa cerdas, bisa bersih, asal semua bekerja dengan hati. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
