Jakarta, Kroscek.co.id – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) secara tegas mendesak Presiden RI dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Politik DPP KNPI, Midul Makati, SH., MH., menyusul kekhawatiran terhadap dampak kerusakan lingkungan yang semakin meluas serta potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut Midul, Pulau Kabaena yang memiliki luas hanya sekitar 837 km² merupakan wilayah yang secara hukum tergolong sebagai pulau kecil, sehingga aktivitas pertambangan di wilayah ini bertentangan langsung dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jelas melarang eksploitasi di atas pulau kecil, apalagi Kabaena saat ini telah dipenuhi oleh 25 IUP nikel,” ujar Midul yang juga akrab disapa Don Mike.
Ia menambahkan, UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil harus diarahkan untuk konservasi, pendidikan, pariwisata berkelanjutan, perikanan, serta pertahanan negara.
Fakta bahwa 655 km² dari luas Pulau Kabaena telah dikapling untuk pertambangan, menurutnya merupakan bentuk ekosida dan pengabaian terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat, khususnya Suku Moronene dan Suku Bajau yang mendiami wilayah itu.
Desakan KNPI diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang menegaskan pelarangan kegiatan pertambangan di pulau kecil, sehingga legalitas IUP di Kabaena dinilai cacat hukum dan berpotensi melanggar konstitusi.
Midul juga menyoroti keterlibatan perusahaan milik pejabat daerah dalam aktivitas pertambangan di Kabaena.
“Salah satu pemilik IUP di Kabaena adalah PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), yang disebut-sebut milik Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dan keluarganya. Ini menimbulkan konflik kepentingan dan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Dengan tegas, DPP KNPI meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya warga Kabaena, dengan mencabut seluruh IUP di pulau tersebut.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menyelamatkan ekosistem, mencegah krisis ekologis lebih lanjut, dan menghentikan praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal. (**)
Laporan : Irmayanti Daud
