Dugaan Mafia Tanah, PT AAN dan Oknum Kades di Muna Dilaporkan di Kejati Sultra

- Redaksi

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:15 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Masyarakat Lingkar Tambang Kabupaten Muna usai melaporkan Oknum kepala desa dan PT AAN di Kejati Sultra. Kamis (22/08/2024).

Forum Masyarakat Lingkar Tambang Kabupaten Muna usai melaporkan Oknum kepala desa dan PT AAN di Kejati Sultra. Kamis (22/08/2024).

KENDARI, KROSCEK.CO.ID – Forum Masyarakat Lingkar Tambang Kabupaten Muna, Resmi melaporkan Kepala Desa (Kades) Tanjung, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Sarifuddin, bersama pihak Management PT Ayaskara Alam Nusantara (AAN) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Kamis 22 Agustus 2024.

Kepala Desa Tanjung, Sarifudin dilaporkan terkait dugaan Penyalahgunaan wewenang. Sementara PT Ayaskara Alam Nusantara dilaporkan terkait dugaan keterlibatannya sebagai pelaku Mafia Tanah.

Hal tersebut diungkapkan langsung, La Ode Hajidun selaku Ketua Forum Masyrakat Lingkar Tambang Kabupaten Muna kepada media ini usai pihaknya melakukan pelaporan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Jumat, 23 Agustus 2024.

“Kades Tanjung, Sarifudin ini diduga keras telah menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Desa, Pasalnya, ia menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) yang diduga tidak memiliki dasar dan asal-usul Kepemilikannya,” Ungkap La Ode Hajidun.

Selain itu, La Ode Hajidun mengungkapkan bahwa, luasan hak Tanah diatas obyek klaim tersebut sangat tidak masuk akal, disusul menerbitan SKKT yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung.

“Semua SKKT yang diterbitkan Sarifudin tersebut di dominasi sebagian besar lingkaran keluarganya. Itu berdasarkan data yang kami dapatkan dari dinas terkait,” Jelasnya.

Sarifudin sendiri mengklaim ada 7 (tujuh), lanjut La Ode Hajidun, tempat Tanah/Lahan klaimnya dengan luas yang berbeda-beda, kemudian Istri dari Pak Desa itu sendiri yakni Wa Baaci, Menantu Pak Desa yakni La Aofu, Paman dari Istri Pak Desa yakni Ladini, Ponakan Istri Pak Desa yakni Neliati, Ipar Pak Desa yakni Wa Pilo, dan 2 (dua) kerabat Pak Desa yakni, Camat Tongkuno Arif Wau, dan ASN Kecamatan Tongkuno yakni La Fiu.

“Semua SKKT klaimnya tersebut diterbitkan sepihak oleh Kepala Desa Tanjung Pak Syarifuddin. Total luas Tanah/Lahan keseluruhan yang diklaim pihak keluarga dan kerabat Pak Desa tersebut lanjut Hajidun, kurang lebih 149 Hektare atau sebanyak 17 SKKT,” Tegasnya.

Diketahui, bulan Februari 2024 muncul serentak nama-nama Pemilik SKKT yang sudah diterbitkan Kepala Desa Tanjung, Sarifuddin. Anehnya SKKT yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung tersebut, lahannya begitu luas diklaimnya.

“Anehnya lagi terbit diatas Tanah/Lahan milik orang-orang tua terdahulu (diolah secara turun temurun),” kesal Hajidun.

Berdasarkan Kejadian tersebut, maka kami dari Forum Masyarakat Lingkar Tambang Kabupaten Muna meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra agar segera :

1. Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera memeriksa dan menetapkan Tersangka kepada Kepala Desa Tanjung, pak Sarifuddin atas Perbuatan Melawan Hukum (Tindakan Pidana Mafia Tanah), dan Penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan Kerugian Masyarakat dan Daerah.

2. Meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera memeriksa dan menetapkan Tersangka semua nama-nama Pemilik 17 SKKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Pak Sarifuddin.

3. Meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera memeriksa dan menetapkan Tersangka Direktur Utama/Pimpinan PT. Ayaskara Alama Nusantara karena diduga kuat terlibat dalam Praktek Mafia Tanah bersama Kepala Desa Tanjung Pak Sarifuddin.

4. Meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agara menelusuri Aliran Dana Kerugian Masyarakat atas Tindakan Mafia Tanah dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Tanjung Pak Sarifuddin bersama PT. Ayaskara Alam Nusantara sebesar kurang lebih 10 Milyard Rupiah dikarenakan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pengaturan Harga.

Sementara wartawan media ini kesulitan untuk mengkonfirmasi kepada pihak Kepala Desa Tanjung soal adanya laporan di kejaksaan tinggi. (**)


Laporan : Muh Sahrul

 

 

Berita Terkait

Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi Abdul Azis, Kejari Kolaka Diminta Transparan
Tak Tahan dengan Teror, Korban Pembakaran di Torokeku Pilih Pindah ke Soroako
Polsek Tinanggea Dinilai Lamban Ungkap Kasus Teror Pembakaran di Desa Torokeku
Teror Kasus Pembakaran Motor di Desa Torokeku, Konsel Belum Terungkap
Reklamasi Tak Kunjung, Sumber Daya Alam Sultra jadi Petaka, Tanggungjawab Siapa?
Putusan MA! PT Gema Kreasi Perdana ‘Kebal Hukum’ KPK Didesak Bertindak
Gelombang Pertama, ini Kepala Daerah di Sultra Dilantik 6 Februari 2025
Gempa M 4,9 Guncang Kolaka dan Kolaka Timur, Warga Diimbau Tetap Tenang

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 20:03 WITA

Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi Abdul Azis, Kejari Kolaka Diminta Transparan

Sabtu, 1 Februari 2025 - 09:18 WITA

Tak Tahan dengan Teror, Korban Pembakaran di Torokeku Pilih Pindah ke Soroako

Sabtu, 1 Februari 2025 - 08:47 WITA

Polsek Tinanggea Dinilai Lamban Ungkap Kasus Teror Pembakaran di Desa Torokeku

Jumat, 31 Januari 2025 - 21:32 WITA

Teror Kasus Pembakaran Motor di Desa Torokeku, Konsel Belum Terungkap

Jumat, 31 Januari 2025 - 12:19 WITA

Reklamasi Tak Kunjung, Sumber Daya Alam Sultra jadi Petaka, Tanggungjawab Siapa?

Berita Terbaru

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara (Konut), Muhardin, S.Pd.

Parlementaria

DPRD Konawe Utara Pastikan Nasib Honorer Satpol PP Tidak Terabaikan

Selasa, 18 Feb 2025 - 11:49 WITA

Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng., terlihat dengan penuh kasih sayang menggendong salah satu bayi warga.

Pemerintah

Semangat dan Kontribusi Ruksamin Memajukan Daerah Tak Akan Pudar

Selasa, 18 Feb 2025 - 10:40 WITA

error: Dilarang Copy Paste!