Polrestabes Medan Dituding SP3 Kasus Mafia Tanah Secara Sepihak

- Redaksi

Selasa, 11 Oktober 2022 - 11:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HES memperlihatkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan pada 21 Juli 2022 atas laporannya. Senin (10/10/2022). (*Res/Kroscek)

HES memperlihatkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan pada 21 Juli 2022 atas laporannya. Senin (10/10/2022). (*Res/Kroscek)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

MEDAN, KROSCEK.NET – Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan mendapat sorotan atas dugaan penyalagunaan tugas dan wewenang. Seorang warga berinisial “HES” mengeluhkan kinerja Polrestabes Medan dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) terhadap kasus mafia tanah yang dilaporkan telah di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

HES mengeluhkan kinerja kepolisian telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan pada 21 Juli 2022 atas laporan polisi nomor: LP/B/1007/III/2002/SKPT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 25 Maret 2022 atas nama terlapor Tusiyah.

Baca Juga :  Jelang Muscab VI, Ini Harapan dan Cita-cita Perjuangan PBB Konawe Utara

“Kami disini mengeluhkan kinerja Polda Sumut melalui perkara tanah yang terletak di Jalan Mongonsidi 3 Nomor 8 Medan, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia,” Kata HES, Senin, (10/10/2022).

Sudah jelas semua bukti dugaannya, lanjut HES, telah melaporkan suami dari Tusiyah, dan dalam laporannya diduga kuat adanya permain dengan oknum kepolisian Polda Sumut.

“Kami sudah menyampaikan ke Kapolri dan Propam Mabes Polri, mereka berjanji akan turun ke Kota Medan,” bebernya.

Ia pun bermohon kepada Kapolri, Presiden, dan juga pejabat-pejabat negara agar membantu untuk membasmi mafia tanah khususnya yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Polda Sumut.

Baca Juga :  Komitmen PT BKM Majukan SDM Lokal, Beasiswa Disalurkan untuk IPPMATA

“Seperti janji Pak Presiden, membasmi mafia tanah,” sebutnya.

Lanjut diterangkannya, adapun kasus mafia tanah yang dilaporkannya ini, karena surat-surat nya palsu.

“Sudah ada hasil Labfor dari Polda Sumut. Tetapi semua tidak diakui oleh kepolisian. Bahkan dari BPN sudah keluar untuk melakukan pengukuran, dan ahli bahasa sudah mengklaim suratnya palsu. Semua bukti kami sudah lengkap, tapi tidak diindahkan kepolisian,” bebernya dengan tegas.

“Bahkan tersangka pun suaminya disembunyikan, dan kami duga oknum Poldasu memalsukan data dari BPN Medan. Dan itu kami laporkan, penyidiknya Pak Andi Rian. Semua sudah kami laporkan ke Pak Kapolri, dan Pak Kapolri merespon,” pungkasnya.

Baca Juga :  PPPK Paruh Waktu Sulawesi Tenggara Resmi Diteken MenPAN-RB, Setara UMK!

Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, melalui Kasat Reskrimnya, Kompol Fathir SIK dikonfirmasi awak media via seluler awak media pada Senin (10/10/2022) terkait SP3 yang telah dikeluarkan oleh Polrestabes Medan, enggan berkomentar hingga berita ini terbit. (**)


Laporan : Rezky
Editor : MS

 

 

 

Berita Terkait

Bupati Konut: Stop Ugal-ugalan, di Twin Ring saja! Balapnya Sah, Gaspolnya Halal
Prabowo Diminta “Bersih-Bersih” Usai Nama Bahtra Banong Terseret Dugaan CSR BI–OJK
LPPK Sultra Sambangi KPK, Desak Usut Proyek ‘Mangkrak’ Stadion Lakidende
Skandal Korupsi RSUD Koltim, KPK Telusuri Aliran Dana ke Partai Politik dan Properti
PT BKM Hadir di DPRD Sultra, Bahas Lahan dan Tanggung Jawab Sosial
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap KPK Usai Hadiri Rakernas NasDem
Bupati Abdul Azis Bantah soal OTT KPK, Ruangan Bina Marga Disegel KPK
Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi

Berita Terkait

Rabu, 27 Agustus 2025 - 13:34 WITA

Bupati Konut: Stop Ugal-ugalan, di Twin Ring saja! Balapnya Sah, Gaspolnya Halal

Rabu, 13 Agustus 2025 - 09:30 WITA

Prabowo Diminta “Bersih-Bersih” Usai Nama Bahtra Banong Terseret Dugaan CSR BI–OJK

Senin, 11 Agustus 2025 - 18:19 WITA

LPPK Sultra Sambangi KPK, Desak Usut Proyek ‘Mangkrak’ Stadion Lakidende

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 08:58 WITA

Skandal Korupsi RSUD Koltim, KPK Telusuri Aliran Dana ke Partai Politik dan Properti

Jumat, 8 Agustus 2025 - 17:05 WITA

PT BKM Hadir di DPRD Sultra, Bahas Lahan dan Tanggung Jawab Sosial

Berita Terbaru

Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., siap Sukseskan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah

Konawe Utara Matangkan Strategi Sukseskan SPI 2025 KPK

Senin, 25 Agu 2025 - 14:39 WITA

error: Dilarang Copy Paste!