KONAWE UTARA, KROSCEK.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), terus melakukan fungsi pengawasan dan penganggaran melalui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun 2023.
Ketua DPRD Konut, Ikbar, SH.,MH, mengatakan, pandangan dewan melalui pembahasan perubahan anggaran 2023, nantinya lebih ke prioritas pembangunan ibu kota kabupaten konawe utara yang saat ini masih proses penataan infrastruktur dan tata kota di wanggudu.
“Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Bupati dan Wakil Bupati Konut Kami sudah melakukan pertemuan terbatas dari pihak legislatif dan eksekutif membahas percepatan pembangunan ibu kota wanggudu,” Ungkap Ikbar. Selasa, (15/08/2023).
Mengenai capaian pembangunan ibu kota wanggudu, DPRD sebagai mitra daerah sangat mengapresiasi sejumlah langkah-langkah kebijakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan sebagaimana diatur pada Pasal 276 UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Artinya bahwa yang dana pinjaman dikucurkan sebesar Rp 200 miliar, di fokuskan khusus pembangunan ibu kota belum sepenuhnya dituntaskan, seperti jaring-jaring jalan maupun terkait masalah median jalan di wilayah ibukota kabupaten,” jelasnya.
Sehingga dirinya mengharapkan agar pembangunan perubahan wilayah ibu kota tersebut, untuk segera ditargetkan cepat selesai pasalnya yang menjadi persoalan pertama bahwa di tahun 2024 tidak menutup kemungkinan kedepan kita akan menjadi tuan rumah persiapan MTQ tingkat Provinsi Sultra.
“Jadi pembangunan ibukota sekarang saya melihat melalui reguler dana pinjaman itu masih mencapai 50 persen pembangunan. Hanya terkendala kenapa masih mencapai tingkat itu, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan terkait pembebasan lahan yang belum tuntas,” tambahnya.
Ia menargetkan waktu pelaksanaan nya, dari anggaran Rp 200 miliar, ditargetkan 1 tahun masa anggaran, tetapi kita lihat lagi karena sumber anggarannya itu multiyear, jadi ketika masih ada kendalanya kita bisa perpanjang lagi kurang lebih sekitar enam bulan proses perpanjangan.
“Mungkin dituntaskan itu paling lambat di tahun depan karena memang di perubahan anggaran ini kita melihat masih banyak yang belum dituntaskan baik jalan dan medianya terutama gerbang batas wilayah ibukota,” tutupnya.
Karena itulah, lanjut Ikbar, DPRD sesuai dengan fungsinya akan selalu memberikan dukungan baik lewat APBD dan akan tetap terus mengkritisi terhadap usulan maupun pelaksanaan program-program serta mengevaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. (**)
Laporan : Muh Sahrul
