[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]
JAKARTA, KROSCEK.NET – Lembaga yang terhimpun dalam Koalisi Masyarakat Sultra Menggugat (KOMSAT), mendesak Bareskrim Mabes Polri menyelidiki Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (KKP), dugaan praktek jual beli Dokumen terbang (Dokter) di Blok Mandiodo dan Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kordinator Lapangan KOMSAT, Anto Madusila, mengatakan, bahwa dalam rangka mendukung kinerja kepolisian, pihaknya meminta agar Bareskrim Polri tidak hanya menindak penambang ilegal, namun pihaknya juga meminta agar menelusuri pihak-pihak penyedia dokumen di blok mandiodo
“Berdasarkan hasil audit BPK di Blok Mandiodo PT Antam Tbk, kurang lebih 402,38 Ha, terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin. Dan besar dugaan kami, penggunaan Dokumen PT KKP turut terlibat menjadi salah satu di antaranya,” ujarnya, Minggu (20/11/2022).
Akibat bukaan Lahan tersebut, lanjut Anto, pihak kepolisian mesti menyelidiki aktor penyedia dokumen dibalik keluarnya hasil tambang tanpa izin. Permintaan ini disuarakan dalam rangka memutus mata rantai Sultra bersih illegal mining.
“Mestinya pihak kepolisian jika mau mengusut tambang ilegal secara tuntas, jangan yang di tindak hanya penambang ilegalnya saja, tapi penyedia dokumen juga harus di telusuri. Jika ini di tertibkan maka para penambang ilegal ini biar produksi 100.000 MT, jika penyedia dokumen terbang sudah dipangkas, maka hasil ilegal itu tidak akan keluar,” katanya.
Untuk itu, dalam rangka mewujudkan Sultra Zero Ilegal Mining, pihaknya meminta agar Bareskrim mabes polri segera memanggil dan menyelidiki keterlibatan Direktur PT KKP, dugaan tindak pidana memalsukan keterangan asal barang (dokumen terbang).
“Sebagai upaya preventif, kami meminta mabes polri berkoordinasi dengan Polda Sultra memanggil dan menyelidiki keterlibatan AA Direktur PT KKP atas dugaan praktek jual beli dokumen kepada penambang ilegal. Meskipun blok mandiodo saat ini sedang tiarap, kami yakin pasti masih ada sembunyi-sembunyi untuk berkoordinasi agar Cargonya keluar. Selain di Mabes Polri kami juga akan melaporkan ke Kementerian ESDM RI dalam hal ini Dirjen Minerba,” Tutupnya. (*Tim)
