Info Penertiban Tambang Ilegal di Konut Bocor, Kapolri dan Panglima TNI Diminta Bentuk Tim

- Redaksi

Selasa, 18 Oktober 2022 - 11:45 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan alat berat yang hendak mengamankan diri, diduga setelah mendapat informasi terkait rencana penertiban oleh tim gabungan. (*Ist)

Puluhan alat berat yang hendak mengamankan diri, diduga setelah mendapat informasi terkait rencana penertiban oleh tim gabungan. (*Ist)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

KONAWE UTARA, KROSCEK.NET – Beredar informasi terkait rencana pembersihan atau penertiban tambang ilegal oleh tim gabungan yang terdiri dari Mabes Polri, Gakkum KLHK dan Polda Sultra di wilayah Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Berdasarkan informasi yang beredar, rencana penertiban tersebut akan dilakukan pada hari Rabu, 19 Oktober 2022.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Ampuh Sultra) Hendro Nilopo angkat bicara.

Menurutnya, rencana kegiatan pembersihan dan penertiban tambang ilegal oleh tim gabungan tersebut sangat esensial dan patut untuk diapresiasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pertambangan ilegal.

Akan tetapi, yang sangat disayangkan kata dia, informasi terkait rencana penertiban tambang ilegal di wilayah Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara itu sudah lebih dulu bocor ke para pelaku penambang ilegal.

“Kegiatan penertiban tambang ilegal ini sangat esensial dan patut untuk diapresiasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan illegal mining di Konut, khususnya. Namun sayangnya, informasi terkait akan dilakukannya penertiban itu sudah lebih dulu bocor ke telinga para penambang ilegal,” Katanya saat di konfirmasi oleh awak media ini, Selasa (18/10/2022).

Aktivis nasional asal Konawe Utara itu menduga, adanya oknum aparat yang terlibat membocorkan informasi kepada para penambang ilegal di wilayah Blok Mandiodo sebelum dilakukan penertiban atau pembersihan tambang ilegal oleh tim gabungan.

“Iya tentu, seharusnya yang mengetahui rencana penertiban dan pembersihan itu kan hanya tim gabungan saja. Jadi patut kami menduga bahwa memang ada oknum aparat yang sengaja memberikan informasi kepada penambang ilegal disana,” Imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Egis itu menuturkan, bahwa sebelumnya, pihaknya telah menyampaikan melalui pemberitaan media online terkait adanya oknum aparat yang membacking kegiatan para penambang ilegal di wilayah Blok Mandiodo.

“Oknum aparat itulah yang kerap menyampaikan kepada para penambang ilegal, jika akan ada rencana penertiban di wilayah mandiodo dan sekitarnya,” Terangnya.

Oleh karena itu, Hendro meminta, agar Kapolri dan Panglima TNI segera membentuk tim investigasi untuk mengetahui siapa dalang atau informan yang kerap memberikan informasi kepada para penambang ilegal ketika akan dilakukan penertiban dan pembersihan tambang ilegal di wilayah blok Mandiodo maupun blok Morombo.

“Ini harus segera dibongkar oleh pak Kapolri dan Panglima TNI, siapa informan yang kerap memberikan informasi kepada penambang ilegal ketikan akan dilakukan penertiban dan pembersihan tambang ilegal di wilayah Konawe Utara,” Tutupnya. (**)


Editor : Muhammad Sahrul

 

 

 

 

Berita Terkait

Samir Tekan Pelayanan Kesehatan Harus Profesional dan Berpihak pada Rakyat
Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara Soroti Kinerja RSUD, Plt Direktur Beri Penjelasan
PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria
Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!
Security PT WDR Dipersalahkan, Dedi: Bawahan Bertindak Berdasarkan Pimpinan
DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena
Limbah Kabel PT VDNI Diduga Dijual Gelap, Bea Cukai Kendari Dinilai Lalai Jalankan Tugas
Pemakzulan Gibran: Jokowi Tegaskan Pemilihan Presiden dan Wapres Satu Paket

Berita Terkait

Sabtu, 14 Juni 2025 - 14:12 WITA

Samir Tekan Pelayanan Kesehatan Harus Profesional dan Berpihak pada Rakyat

Sabtu, 14 Juni 2025 - 13:40 WITA

Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara Soroti Kinerja RSUD, Plt Direktur Beri Penjelasan

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:26 WITA

PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:10 WITA

Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!

Kamis, 12 Juni 2025 - 07:46 WITA

DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena

Berita Terbaru

error: Dilarang Copy Paste!