Ridwan Badallah Sesali Unras Ampuh Sultra di KPK Tanpa Bukti Kuat

- Redaksi

Jumat, 23 September 2022 - 17:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kadis Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah, S.Pd, MM. (*Ist)

Kadis Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah, S.Pd, MM. (*Ist)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

KENDARI, KROSCEK.NET – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), M. Ridwan Badallah, S.Pd, MM, angkat bicara terkait adanya aksi demontrasi unjuk rasa (unras) Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Ampuh Sultra) menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Jakarta, Senin (19/09/2022).

“Bapak Gubernur Sultra, H. Ali Mazi dalam penyelenggaraan pemerintahan selama masa jabatannya, tetap menjunjung tinggi azas bebas korupsi dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang telah dituduhkan,” Ungkap, M. Ridwan Badallah, kepada Kroscek.net, melalui Via WhatsApp.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Lanjut M. Ridwan Badallah, bahwa setiap saat gubernur berkonsultasi dengan KPK RI di bidang pencegahan yang dilakukan oleh para bawahan gubernur baik sekda, asisten maupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Biro (Karo).

“Bentuk konsultasi juga dilakukan dengan pihak BPK dan BPKP, dalam rangka memberikan edukasi dan bimbingan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tidak melakukan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” Jelasnya.

Terkait dengan pembangunan jalan toronipa, kata M. Ridwan Badallah, rumah sakit jantung dan perpustakaan, sesuai mekanisme yang ada, dan Gubernur tidak pernah ada kontak atau berhubungan langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga.

“Semuanya diserahkan kepada kepala dinas untuk menjalankan sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur selalu memberikan arahan (menasehati) agar dilaksanakan sesuai aturan yang ada, dan jangan main-main dengan anggaran serta hindari yang namanya KKN,” Terangnya.

Gubernur Sultra, H. Ali Mazi yang pernah bergelut di bidang advokasi, sangat paham dan tunduk sesuai aturan, sehingga bukan saja melakukan, bahkan setiap saat kepala OPD diingatkan, nasehati dan dibimbing agar penyelenggaraan tugas-tugas gubernur kepada kepala dinas tidak melakukan KKN baik sengaja maupun tidak disengaja.

“Adapun aksi unjuk rasa yang dilakukan adik mahasiswa yang tergabung dalam Ampuh Sultra, sebagai mantan aktivis kami sangat menyesali tindakan unras di KPK RI tanpa adanya bukti kuat terhadap gubernur sultra,” Pungkasnya. (**)


Laporan : Muhammad Sahrul

Berita Terkait

Samir Tekan Pelayanan Kesehatan Harus Profesional dan Berpihak pada Rakyat
Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara Soroti Kinerja RSUD, Plt Direktur Beri Penjelasan
PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria
Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!
Security PT WDR Dipersalahkan, Dedi: Bawahan Bertindak Berdasarkan Pimpinan
DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena
Limbah Kabel PT VDNI Diduga Dijual Gelap, Bea Cukai Kendari Dinilai Lalai Jalankan Tugas
Pemakzulan Gibran: Jokowi Tegaskan Pemilihan Presiden dan Wapres Satu Paket

Berita Terkait

Sabtu, 14 Juni 2025 - 14:12 WITA

Samir Tekan Pelayanan Kesehatan Harus Profesional dan Berpihak pada Rakyat

Sabtu, 14 Juni 2025 - 13:40 WITA

Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara Soroti Kinerja RSUD, Plt Direktur Beri Penjelasan

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:26 WITA

PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:10 WITA

Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!

Kamis, 12 Juni 2025 - 07:46 WITA

DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena

Berita Terbaru

error: Dilarang Copy Paste!