DPW MOI Sultra Minta Ketua Satgas Percepatan Investasi Sikapi Polemik Tiga Kapal Tongkang

- Redaksi

Sabtu, 23 April 2022 - 13:32 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

KENDARI, KROSCEK.NET – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Media Online Indonesia (MOI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Suhardi, SP meminta Ketua Satuan tugas (Satgas) Percepatan Investasi Wilayah Sulawesi yang dikordinatori oleh Anton Timbang untuk menyelesaikan polemik kasus penangkapan tiga kapal tongkang oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) kendari.

Menurut Suhardi, dimana sebelumnya ada perbedaan klaim terkait permasalahan dokumen tiga kapal, pihak LANAL Kendari menahan kapal tersebut karena dokumen kurang lengkap. Namun disisi lain pihak Syahbandar setempat dalam hal ini KUPP Molawe mengklaim ke tiga kapal memiliki dokumen lengkap dan tidak mungkin berlayar tanpa izin dan wajib dokumen.

“Disinilah peran yang harus di ambil Ketua Satgas Percepatan Investasi Wilayah Sulawesi untuk menyelesaikan polemik tersebut. Satgas ini dibentuk sebagai arahan Presiden Jokowi yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi,” Ungkap Suhardi, Sabtu, (23/04/2022).

Satga ini nantinya menitikberatkan dalam mempercepat investasi, memotong jalur birokrasi yang banyak dan ribet, mempermudah pengurusan dokumen perizinan, serta menegakkan hukum untuk institusi atau lembaga yang menghalang-halangi percepatan investasi.

“Akan ada berupa rekomendasi penindakan adminitrasi bagi pimpinan lembaga/institusi tersebut. Dimana dalam satgas ini juga membawahi beberapa instansi terkait/Pemerintah setempat, termasuk aparat penegak hukum, jaksa, TNI/POLRI. Apalagi persoalan kelengkapan dokumen dan adanya beberapa lembaga saling mengklaim dokumen lengkap,” Jelasnya.

Namun penyelesaian tersebut bukan berarti mengesampingkan persoalan hukum, Lanjutnya, tetapi mengedepankan dan memprioritaskan percepatan investasi sebagaimana arahan Presiden Jokowi itu sendiri, tanpa mengesampingkan persoalan hukum yang berlaku.

“Jika persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan, Anton timbang tinggal meneruskan ke Menteri Investasi/BKPM selaku ketua satgas nasional tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai solusi alternatif dalam menjaga Marwah masing-masing lembaga dan juga bagian dari anggota satgas itu sendiri,” Tambahnya.

Mengingat peran yang sangat cocok diambil Anton Timbang sebagai kordinator wilayah Sulawesi satgas percepatan investasi, dapat mencari tahu letak kebenaran persoalan tersebut. (**)


Laporan : Muhammad Sahrul

 

 

Berita Terkait

PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria
Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!
Security PT WDR Dipersalahkan, Dedi: Bawahan Bertindak Berdasarkan Pimpinan
DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena
Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Kendari Dapat Perhatian Serius DPR RI dan Dirjen
Transformasi PBB Sultra Menuju Era Baru: Politik Anak Muda untuk Indonesia Emas 2045
Revisi RTRW Sultra, PuSPAHAM dan WALHI : Jalan Mulus Oligarki, Jalan Buntu untuk Rakyat
DPRD Sultra: Nelayan Wakatobi Tidak Boleh Hanya Jadi Penonton di Kampung Sendiri

Berita Terkait

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:26 WITA

PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:10 WITA

Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!

Kamis, 12 Juni 2025 - 07:46 WITA

DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena

Selasa, 10 Juni 2025 - 15:02 WITA

Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Kendari Dapat Perhatian Serius DPR RI dan Dirjen

Selasa, 10 Juni 2025 - 10:19 WITA

Transformasi PBB Sultra Menuju Era Baru: Politik Anak Muda untuk Indonesia Emas 2045

Berita Terbaru

error: Dilarang Copy Paste!