Konawe Utara, Kroscek.co.id – Pemerintah Desa Polo-Polora dan Pemerintah Desa Matabaho, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), menegaskan bahwa seluruh program yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran, 2023, 2024 dan 2025 telah dilaksanakan secara tuntas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus klarifikasi resmi atas beredarnya isu yang tidak berbasis data dan fakta.
Kepala Desa Polo-Polora, Saharullah, S.Si., menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur negara, mulai dari perencanaan partisipatif, penetapan program melalui RKPDes dan APBDes, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berjenjang melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa, dengan melibatkan unsur masyarakat.
Anggaran Dana Desa Tahun 2023, khususnya alokasi 20 persen lanjutan program Penjabat (Pj) sebelumnya, meliputi BLT Desa, penanganan stunting, honor lembaga keagamaan, serta insentif kader posyandu telah direalisasikan.
Pada Tahun Anggaran 2024, Dana Desa Polo-Polora dialokasikan untuk program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, meliputi pembuatan sumur bor, penguatan ketahanan pangan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan stunting, serta pembayaran honor dan insentif keagamaan dan kader posyandu.
Seluruh program tersebut telah direalisasikan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Memasuki Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa Polo-Polora melanjutkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan bersama.
Program tahun anggaran 2025, diantaranya pengadaan sumur bor, pengadaan tandon air, penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk program MBG, penyaluran BLT, serta pemberian honor dan insentif keagamaan dan kader posyandu.
Seluruh kegiatan dinyatakan selesai dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisik.
“Tidak ada program yang berjalan di luar mekanisme. Semua melalui musyawarah dan disepakati bersama. Dana Desa kami kelola sesuai aturan, dan siap diuji oleh siapa pun yang berwenang,” tegas Saharullah.
Ia secara tegas membantah isu dugaan penyimpangan yang dialamatkan kepada pemerintah desa. Menurutnya, kritik dan pengawasan adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan melalui saluran yang benar.
“Tidak ada ruang untuk isu tanpa fakta. Jika ada dugaan, silakan buktikan melalui mekanisme yang sah. Kami terbuka dan siap memberikan klarifikasi kapan pun diperlukan,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan Kepala Desa Matabaho, Hasrun. Ia menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa di Matabaho juga dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Kepala Desa Matabaho, Hasrun, menegaskan bahwa setiap program yang bersumber dari Dana Desa disusun melalui proses perencanaan yang matang dan berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat.
Seluruh program, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga desa secara luas dan berkelanjutan.
Hasrun menjelaskan bahwa Dana Desa bukan sekadar instrumen anggaran, melainkan amanah negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Oleh karena itu, seluruh penggunaan anggaran didukung oleh dokumen perencanaan, mekanisme musyawarah desa, serta laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan dapat diperiksa oleh aparat pengawas maupun pihak berwenang lainnya.
“Pemerintah desa bekerja untuk masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan dapat dicek, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Kami terbuka terhadap pengawasan, karena itu bagian dari sistem. Namun, opini tanpa dasar dan tudingan yang tidak disertai data tidak dapat kami terima,” tegasnya.
Ia menilai, pengawasan yang sehat dan berbasis fakta justru menjadi energi positif bagi pemerintah desa untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola.
“Sebaliknya, pembentukan opini publik tanpa data yang valid berpotensi menimbulkan kegaduhan, merusak kepercayaan, dan pada akhirnya merugikan masyarakat desa itu sendiri yang sedang berupaya bangkit dan berkembang,” Tegasnya.
Lebih lanjut, Hasrun mengingatkan bahwa pembangunan desa adalah proses kolektif yang membutuhkan dukungan, kepercayaan, dan partisipasi semua pihak.
Pemerintah desa tidak menutup diri dari kritik, namun mengharapkan kritik yang konstruktif, disampaikan secara beretika, dan berlandaskan fakta di lapangan.
Melalui penegasan ini, Pemerintah Desa Matabaho meneguhkan komitmennya untuk terus mengelola Dana Desa secara disiplin, taat asas, dan konsisten pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dana Desa dipastikan menjadi alat pembangunan yang efektif untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif.
“Pemerintah desa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta unsur pengawasan untuk bersama-sama mengawal jalannya pembangunan desa secara sehat, kritis, dan objektif,” Terang Hasrun.
Kolaborasi yang dibangun atas dasar kejujuran dan keterbukaan diyakini akan melahirkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, kredibel, dan berkelanjutan.
“Dengan semangat kebersamaan tersebut, Pemerintah Desa Matabaho berharap Dana Desa benar-benar menjadi ruang harapan bagi masyarakat, bukan sumber polemik tanpa dasar, yang telah dihembuskan,” Pungkasnya.
Pembangunan desa, pada akhirnya, adalah tentang menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga di Kabupaten Konawe Utara.
Melalui penegasan bersama ini, Pemerintah Desa Polo-Polora dan Pemerintah Desa Matabaho meneguhkan komitmen untuk terus mengelola Dana Desa secara disiplin, taat aturan, dan bertanggung jawab.
Dana Desa dipastikan menjadi instrumen pembangunan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan ruang spekulasi tanpa dasar.
Pemerintah desa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pembangunan secara sehat, kritis, dan berbasis fakta, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, kredibel, dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
