Konawe Utara, Kroscek.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) menunjukkan langkah tegas dan cepat dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dipimpin langsung Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si..
Tim terpadu Pemkab turun ke lapangan meninjau sejumlah lokasi tambang dan usaha jasa di berbagai wilayah. Misi utamanya jelas, menata ulang sistem pajak dan memastikan seluruh pelaku usaha berkontribusi nyata bagi daerah.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tim Terpadu Percepatan PAD yang digelar pada 24 September 2025.
Pemerintah menilai, audit langsung di lapangan menjadi keharusan untuk memutus rantai kebocoran potensi pendapatan dan memastikan setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin potensi besar ini hanya lewat begitu saja. Semua wajib tertib administrasi dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tegas Wabup Abuhaera di sela evaluasi lapangan.
17 Kebijakan Baru Perkuat Fiskal Daerah
Dari hasil evaluasi, Pemkab Konut menetapkan 17 kebijakan baru dalam penguatan PAD, terdiri atas 14 kebijakan utama dan 3 prioritas jangka pendek.
Salah satu langkah strategis yang langsung diterapkan adalah pajak 20 persen untuk tambang mineral bukan logam seperti quarry, pasir, dan batu, yang selama ini menjadi sektor dominan penyumbang ekonomi daerah.
Kebijakan ini ditujukan agar sektor tambang tidak lagi hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan kas daerah.
“Tambang dan pelaku usaha di Konut harus ikut menanggung tanggung jawab pembangunan. Tidak bisa lagi hanya mengambil sumber daya tanpa meninggalkan manfaat bagi rakyat,” tegas Abuhaera.
Wajib Laporkan Data dan Prioritaskan Pekerja Lokal
Selain sektor pajak, Pemkab Konut memperluas pengawasan terhadap seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Setiap perusahaan kini wajib melaporkan data tenaga kerja, termasuk memprioritaskan warga lokal dalam perekrutan. Laporan rencana pembangunan, penggunaan air tanah, genset, hingga kendaraan operasional juga menjadi bagian dari monitoring ketat pemerintah.
Kendaraan tambang berpelat DT diwajibkan melaporkan status pajaknya, sementara perusahaan yang telah mengganti rugi lahan diwajibkan menunaikan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
“Semua data ini penting untuk sinkronisasi dan penertiban retribusi. Pemda ingin setiap aset dan aktivitas usaha bisa terpantau dengan jelas,” ujar Abuhaera.
Tarif Baru dan Pajak Sektor Pendukung
Khusus kendaraan tambang yang melintasi jalan umum, Pemkab Konut menetapkan tarif retribusi Rp10.000 per unit.
Sementara bagi karyawan yang bekerja lebih dari enam bulan di wilayah Konut, diwajibkan memiliki KTP Konawe Utara sebagai bentuk kontribusi terhadap PAD.
Pemkab juga menyiapkan penerapan pajak makanan dan minuman 10 persen, baik untuk pelaku usaha kuliner maupun perusahaan yang menyediakan konsumsi bagi karyawan.
Kebijakan serupa akan diberlakukan pada retribusi penggunaan jalan dan pelabuhan umum untuk mendukung kegiatan industri.
Perusahaan Wajib Tertib Laporan Penanaman Modal
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Konut, Alex Akhlis, menegaskan bahwa semua perusahaan wajib melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tiga bulan.
Ia mencontohkan, PT Bosowa telah melapor namun masih tercatat nihil, sehingga perusahaan tersebut diminta memperbaiki laporan sebelum tenggat 15 Oktober 2025.
“Kami terus memperkuat koordinasi agar pelaku usaha tertib administrasi. Semua laporan ini penting untuk pemetaan potensi dan perencanaan PAD ke depan,” jelas Alex.
Tiga Prioritas Utama: Pajak Makanan, Air Tanah, dan Listrik
Dari 17 kebijakan yang disahkan, tiga prioritas jangka pendek akan segera diterapkan, yakni:
- Pajak makanan dan minuman 10 persen,
- Pajak penggunaan air tanah, dan
- Retribusi listrik (genset).
“Langkah ini bukan semata menarik pajak, tapi memastikan pembangunan di Konut berjalan adil, tertib, dan berkelanjutan,” tegas Wabup Abuhaera.
Arah Baru Menuju Kemandirian Fiskal
Gerakan percepatan PAD ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Konut tengah memasuki era baru pengelolaan fiskal yang transparan dan mandiri.
Dengan sistem pelaporan digital, pengawasan langsung, dan sinkronisasi lintas sektor, pemerintah menargetkan PAD 2025 meningkat signifikan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
Langkah tegas ini juga menandai babak baru dalam reformasi tata kelola ekonomi daerah, dimana setiap sumber daya alam dan aktivitas usaha wajib berkontribusi adil bagi kemajuan masyarakat Konawe Utara. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
