Konawe Utara, Kroscek.co.id – Sebanyak 60 pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Konawe Utara (Konut) resmi dikukuhkan untuk massa jabatan 2024-2029 di Hotel Oheo Konut, Selasa (31/12/2024).
Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Dra. Hj. Zanuriah, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Korpri Sulawesi Tenggara Nomor 39/DPK/XII/2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Utara Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd di lantik sebagai Ketua Korpri Konawe Utara dan penasehat adalah Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si, IPU., ASEAN.Eng dan Wakil Bupati Konawe Utara H Abuhaera, S.Sos., M.Si.
Sementara itu, Wakil I adalah Asisten Administrasi Umum, Wakil II Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wakil III adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muh. Nur Sain, S.Sos.
Sekretaris yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir. H. Ujung Lasandara, ST., M.Si, Wakil Sekretaris yakni Kabid Data dan Informasi, Diklat dan Fasilitasi Profesi ASN, dan Kopri BKPSDM, Bendahara adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Drs. Irwan, dan Wakil Bendahara adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konut Asmadin, S.Pd., MM.
Wakil Ketua DP Korpri Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hj. Zanuriah mengatakan, pengukuhan pengurus Korpri di Konawe Utara menjadi kabupaten yang pengurusan pengukuhanya paling cepat.
Pasalnya, sejak tanggal 27 SK pengukuhan diterbitkan, di tanggal 31 langsung dilaksanakan pengukuhanya.
“Kalau saya melihat, dari mulai tahap pelaksanaan SK nya sampai pelaksanaan pengukuhan, Alhamdulillah ini yang paling cepat. Ini karena proaktifnya Ketua Korpri untuk mengukuhkan, sehingga kami dari provinsi walaupun ini sudah mau tutup tahun tapi kami masih menyempatkan untuk mengukuhkan,” kata Zanuriah.
Zanuriah mengungkapkan, misi Korpri adalah mengukuhkan semua aggota Korpri yang ada di seluruh Indonesia lebih khususnya di Sultra yang memiliki 17 kabupaten/kota.
“Jadi karena terdapat 17 kabupaten/kota semua akan kami kukuhkan. Konawe Utara menjadi kabupaten ke 12 yang dikukuhkan dari 17 kabupaten/kota di Sultra. Saya beri penghargaan kepada mereka karena langsung menyikapi apa yang kami lakukan di provinsi, ” ungkapnya.
Terkait pengukuhan, lanjut Zanuriah menjelaskan, bahwa dari 17 kabupaten/kota di Sultra, masih ada 6 kabupaten yang belum memiliki SK pengukuhan dan baru mengirimkan nama-nama pengurusnya.
Dimana, 6 kabupaten itu adalah Wakatobi, Bombana, Baubau, Muna, dan Konawe Kepulauan (Konkep), dan Buton Tengah (Buteng). Sedangkan Butur dan Koltim sudah ada SK tapi belum ada jadwal pengukuhanya.
“Kami harap kepada yang baru dilantik agar apa yang diprogramkan pemerintah pusat dan daerah harus disejajarkan. Karena Komitmen Korpri adalah membesarkan Korpri untuk mensejahterakan semua ASN. Baik itu betuk hukum, dan bentuk apapun,” terang Zanuriah.
Sementara itu, Penasehat Korpri Konawe Utara yang juga Bupati Kabupaten Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si, IPU., ASEAN. Eng membeberkan, tantangan bagi Korpri adalah pelayanan.
Sehingga, untuk mempercepat pelayanan adalah patut digunakan teknologi komunikasi yang dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan akuntabel dan transparan kepada seluruh masyarakat.
“Intinya bagaimana organisasi ini bukan hanya namanya, tetapi dengan organisasi ini memnyiapkan kesejahteraan mereka tapi dibarengi dengan pelayanan yang lebih ditingkatkan untuk masyarakat,” tegas Ruksamin.
Berikut susunan personalia dewan Pengurus Korpri Kabupaten Konawe Utara Massa Bakti 2024-2029:
Penasehat Bupati dan Wakil bupati, Ketua Sekretaris Daerah, Wakil Ketua I Asisten Administrasi Umum, Wakil Ketua II Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wakil Ketua III Kepala BKPSDM, Sekretaris Kepala Dinas PUPR, Wakil Sekretaris Kabid Data & Informasi, Diklat, FasilitasiProfesi ASN dan Korpri, BKPSDM, Bendahara Kepala BKAD, Wakil Bendahara Kepala Dinas PK.
Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan Kepala Bakesbangpol, Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Kepala Satpol PP, Ketua Bidang Kerohanian Kepala Dinas Perikanan, Ketua Bidang Olahraga dan Sosial Budaya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Ketua Bidang Peningkatan Peranan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat Kepala Dinas PPPA, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan KORPRI Kepala BAPERIDA, Ketua Bidang Pengendalian dan Pengawasan Kepala Inspektur Daerah.
Serta Ketua Bidang Pengembabangan SDM Kepala DPMD, Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, dan Ketua Bidang Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Kepala Dinas Kesehatan. (*Adv)
