[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]
KENDARI, KROSCEK.NET – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi hadir mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui zoom meeting, di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (30/08/2022).
Hadir pada rapat mendampingi Gubernur, Ali Mazi antara lain, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Sultra, Muh. Ilyas Abibu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Doni Septadijaya, Wakil Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan KADIN Sultra, Trinop Tijasari, KBO Roops Polda Sultra, Lilik Isayono, Kepala Balai Karantina Ikan Kendari, Amdali Adhitama, Plt Kepala BPKP Sultra, Wahyu Hartono,
Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Sitti Saleha, Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari Andi Faisal, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Ari Sismanto, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra, Rodwan Botji, dan Perum Bulog Kantor Wilayah Sultra, Fatra Septya.
Hadir secara virtual mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono. Dari tempat terpisah hadir juga secara virtual Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi H. Abdul Halim Iskandar.
Kemendagri Tito Karnavian, menyampaikan terkait pesan dari Presiden RI, tentang perlunya mengambil langkah-langkah yang antisipatif untuk menangani inflasi, karena saat ini inflasi di dunia cukup tinggi.
Tito Karnavian menyatakan bahwa, saat ini ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik, namun ada hal yang perlu diwaspadai yaitu ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi Covid-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi.
Ditambah lagi perang Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap perekonomian. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut akan mengalir ketiga saluran utama, antara lain harga komoditas yang lebih tinggi, ekonomi dan perdagangan akan terganggu serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan pengendalian inflasi ini bukan hanya masalah Pemerintah Pusat saja tetapi Pemerintah Daerah juga. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten untuk bisa mengendalikan inflasi.
“Bisa dilihat nanti siapa yang bekerja dan siapa yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Prinsipnya ialah inflasi bisa diartikan sebagai kenaikan harga atau kebutuhan hidup dan biaya hidup. Beda dengan kenaikan komoditas yang temporer seperti lebaran kemarin,” jelas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono dalam paparannya menyampaikan berbagai capaian indikator makro ekonomi Indonesia sampai dengan semester I tahun 2022 ini menunjukan adanya perbaikan sampai dengan semester II tahun 2022.
Kepala BPS mengatakan “Menjadi catatan agar kita terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi” jelasnya. Dikatakan juga, perlu waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur oleh pemerintah serta komoditas energi dan pangan yang diimpor (imported inflation).
Mengenai pengendalian inflasi, Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah antisipatif potensi risiko gejala harga pangan di Sulawesi Tenggara antara lain;
Pertama, memperkuat sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) serta memperkuat koordinasi antar OPD melalui pertukaran data (pasokan, kebutuhan, dan harga) sebagai dasar kebijakan.
Kedua, memdorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pemenuhan pasokan komoditas holtikultura sebagai wujud kalaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah se-Sultra. Hal ini dimaksudkan mewujudkan ketahanan pangan.
Ketiga, meningkatkan produksi cabai merah dan bawang merah yang terus menerus penyumbang inflasi Sultra. Keempat, konsisten melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangakuan harga. Kelima, mendorong terbentuknya pasar digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala. Dan
Keenam, pemanfaatan pasar tani untuk mempermudah produsen menjual langsung hasil produksinya.
Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tenggara rencananya akan melanjutkan rapat koordinasi inflasi daerah bersama para Bupati, Wali Kota dan para OPD Provinsi Sultra yang terkait, pada tanggal 6 September 2022 mendatang. Hal ini bertujuan untuk memonitoring inflasi harga pangan di Sulawesi Tenggara. (**)
Laporan : Abd Madjid
