Efek Informasi Bocor, Operasi Gabungan Tim Mabes Polri di Blok Mandiodo Diduga Zonk

- Redaksi

Kamis, 20 Oktober 2022 - 22:25 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hendro Nilopo menyoroti efek informasi operasi Tim Mabes Polri, bocor ke pelaku ilegal mining di blok mandiodo. (*Ist)

Hendro Nilopo menyoroti efek informasi operasi Tim Mabes Polri, bocor ke pelaku ilegal mining di blok mandiodo. (*Ist)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

KONAWE UTARA, KROSCEK.NET – Operasi penertiban dan pembersihan tambang ilegal di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga sampai saat ini dinilai zonk atau tidak membuahkan hasil.

Operasi gabungan tersebut diketahui melibatkan personil Mabes Polri, Gakkum KLHK dan Polda Sultra, berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) minggu ke depan.

Menanggapi hal itu, direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Ampuh Sultra), Hendro Nilopo, kembali angkat bicara.

Menurutnya, pihaknya telah menduga bahwa hasil operasi tersebut bakal zonk. Pasalnya, sebelum hari pelaksanaan operasi dari tim gabungan, informasinya telah lebih dulu bocor ke publik.

Sehingga para penambang yang terlibat melakukan penambangan ilegal sudah lebih dulu mengamankan diri atau meninggalkan lokasi penambangan beserta semua alat berat ataupun alat lain yang digunakan untuk beraktivitas.

“Sebenarnya kami sudah menduga, operasi itu akan zonk. Karena kenapa? Sebelum hari operasi dilakukan, sudah banyak alat berat yang diturunkan dan diamankan oleh para pelaku penambang ilegal,” Katanya saat di konfirmasi via telephone selulernya, Kamis (20/10/2022).

Aktivis nasional asal Kabupaten Konawe Utara itu menambahkan, bahwa pengamanan alat berat oleh para pelaku sebelum dilakukannya operasi tambang ilegal oleh tim gabungan dikarenakan informasi rencana penertiban dan pembersihan tambang ilegal tersebut sudah lebih dulu dibocorkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Logikanya sederhana, sebelum hari dilakukannya operasi penertiban tambang ilegal di wilayah Blok Mandiodo. Alat-alat berat sudah lebih dulu diturunkan dari lokasi penambangan. Pertanyaannya dari mana mereka mendapat informasi akan adanya operasi penertiban? Tentu saja dugaan kami, ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan informasi kepada para penambang ilegal disana,” Jelasnya.

Oleh karena itu, pengurus DPP KNPI Pusat itu meminta, agar Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung segera membentuk tim khusus (timsus) untuk mencari tau dan menindak tegas oknum yang selalu membocorkan informasi kepada para penambang ilegal ketika akan ada operasi penertiban di wilayah Konawe Utara.

“Menurut kami, informan ini harus segera ditelusuri dan diberikan sanksi tegas. Sebab jika informan tersebut tidak segera ditemukan dan ditindak, maka setiap akan ada operasi serupa (penertiban tambang ilegal) hasilnya akan selalu sama,” Tegasnya.

Mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu juga menuturkan, bahwa operasi serupa sudah beberapa kali dilakukan baik oleh tim Mabes Polri maupun tim gabungan Mabes Polri dan Gakkum KLHK, baik di wilayah Blok Mandiodo maupun di blok Morombo. Namun hasilnya selalu sama, informasi akan adanya operasi penertiban tambang ilegal selalu bocor lebih dulu.

“Ini bukan kali pertama setahu kami. Ini sudah yang keberapa kalinya. Dan selalu saja ketika tim akan masuk ke lokasi, informasinya sudah lebih dulu tercium. Nah, tentunya ini menjadi warning agar informan bagi para penambang ilegal itu segera ditemukan dan ditindak secara tegas,” Tutup Hendro. (**)


Editor : Abdul Madjid

 

 

 

Berita Terkait

Samir Tekan Pelayanan Kesehatan Harus Profesional dan Berpihak pada Rakyat
Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara Soroti Kinerja RSUD, Plt Direktur Beri Penjelasan
PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria
Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!
Security PT WDR Dipersalahkan, Dedi: Bawahan Bertindak Berdasarkan Pimpinan
DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena
Limbah Kabel PT VDNI Diduga Dijual Gelap, Bea Cukai Kendari Dinilai Lalai Jalankan Tugas
Pemakzulan Gibran: Jokowi Tegaskan Pemilihan Presiden dan Wapres Satu Paket

Berita Terkait

Sabtu, 14 Juni 2025 - 14:12 WITA

Samir Tekan Pelayanan Kesehatan Harus Profesional dan Berpihak pada Rakyat

Sabtu, 14 Juni 2025 - 13:40 WITA

Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara Soroti Kinerja RSUD, Plt Direktur Beri Penjelasan

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:26 WITA

PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:10 WITA

Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!

Kamis, 12 Juni 2025 - 07:46 WITA

DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena

Berita Terbaru

error: Dilarang Copy Paste!