[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]
KONAWE UTARA, KROSCEK.NET – Operasi penertiban dan pembersihan tambang ilegal di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga sampai saat ini dinilai zonk atau tidak membuahkan hasil.
Operasi gabungan tersebut diketahui melibatkan personil Mabes Polri, Gakkum KLHK dan Polda Sultra, berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) minggu ke depan.
Menanggapi hal itu, direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Ampuh Sultra), Hendro Nilopo, kembali angkat bicara.
Menurutnya, pihaknya telah menduga bahwa hasil operasi tersebut bakal zonk. Pasalnya, sebelum hari pelaksanaan operasi dari tim gabungan, informasinya telah lebih dulu bocor ke publik.
Sehingga para penambang yang terlibat melakukan penambangan ilegal sudah lebih dulu mengamankan diri atau meninggalkan lokasi penambangan beserta semua alat berat ataupun alat lain yang digunakan untuk beraktivitas.
“Sebenarnya kami sudah menduga, operasi itu akan zonk. Karena kenapa? Sebelum hari operasi dilakukan, sudah banyak alat berat yang diturunkan dan diamankan oleh para pelaku penambang ilegal,” Katanya saat di konfirmasi via telephone selulernya, Kamis (20/10/2022).
Aktivis nasional asal Kabupaten Konawe Utara itu menambahkan, bahwa pengamanan alat berat oleh para pelaku sebelum dilakukannya operasi tambang ilegal oleh tim gabungan dikarenakan informasi rencana penertiban dan pembersihan tambang ilegal tersebut sudah lebih dulu dibocorkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Logikanya sederhana, sebelum hari dilakukannya operasi penertiban tambang ilegal di wilayah Blok Mandiodo. Alat-alat berat sudah lebih dulu diturunkan dari lokasi penambangan. Pertanyaannya dari mana mereka mendapat informasi akan adanya operasi penertiban? Tentu saja dugaan kami, ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan informasi kepada para penambang ilegal disana,” Jelasnya.
Oleh karena itu, pengurus DPP KNPI Pusat itu meminta, agar Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung segera membentuk tim khusus (timsus) untuk mencari tau dan menindak tegas oknum yang selalu membocorkan informasi kepada para penambang ilegal ketika akan ada operasi penertiban di wilayah Konawe Utara.
“Menurut kami, informan ini harus segera ditelusuri dan diberikan sanksi tegas. Sebab jika informan tersebut tidak segera ditemukan dan ditindak, maka setiap akan ada operasi serupa (penertiban tambang ilegal) hasilnya akan selalu sama,” Tegasnya.
Mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu juga menuturkan, bahwa operasi serupa sudah beberapa kali dilakukan baik oleh tim Mabes Polri maupun tim gabungan Mabes Polri dan Gakkum KLHK, baik di wilayah Blok Mandiodo maupun di blok Morombo. Namun hasilnya selalu sama, informasi akan adanya operasi penertiban tambang ilegal selalu bocor lebih dulu.
“Ini bukan kali pertama setahu kami. Ini sudah yang keberapa kalinya. Dan selalu saja ketika tim akan masuk ke lokasi, informasinya sudah lebih dulu tercium. Nah, tentunya ini menjadi warning agar informan bagi para penambang ilegal itu segera ditemukan dan ditindak secara tegas,” Tutup Hendro. (**)
Editor : Abdul Madjid
