Cemari Sumber Mata Air, Warga Desak Hentikan Aktivitas Tambang PT MSSP

- Redaksi

Selasa, 16 Agustus 2022 - 07:02 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber mata air Desa Waturambaha, Boedingi dan Boenaga tercemar akibat dugaan aktivitas tambang PT Manunggal Sarana Surya Pratama. (*Ist/Rul).

Sumber mata air Desa Waturambaha, Boedingi dan Boenaga tercemar akibat dugaan aktivitas tambang PT Manunggal Sarana Surya Pratama. (*Ist/Rul).

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

KONAWE UTARA, KROSCEK.NET – Kegiatan Perusahaan PT Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP) yang melakukan penambangan ore nikel di Blok Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan (Laskep), Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) didesak untuk dihentikan dan perlu dievaluasi analisis dampak lingkungannya.

Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan Sulawesi Tenggara (Forkam HL-Sultra) Agus Darmawan bersama warga di dua desa itu menuding akibat beroperasinya perusahaan PT MSSP. Akibatnya, masyarakat di Desa Boedingi dan Boenaga, Kecamatan Laskep, tidak dapat menikmati air bersih secara baik, lantaran tercemari logam.

“Kegiatan perusahaan pertambangan nikel PT Manunggal Sarana Surya Pratama, bukanlah kegiatan seperti pada umumnya mengurai dampak kecil. Hal ini dikarenakan disetiap proses produksi menghasilkan limbah, yang terurai tampa memperhatikan kaidah lingkungan dan kehidupan masyarakat,” Ungkap, Agus Darmawan kepada awak media. Senin, (15/8/2022).

Baca Juga :  Naniyatin Pacu Akselerasi Pembangunan Desa Mowundo Berbasis Potensi Lokal

Karena itu, Lanjut aktivis asal otipulu itu, bahwa perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan kerja, tanpa melakukan riset dan survey langsung mengenai kondisi lingkungan. Pendataan kondisi lingkungan tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, melainkan harus berkala dan berkali-kali, selama perusahaan tersebut masih berdiri disana melakukan aktivitas pertambangan bijih nikel.

“Salah satu cara mengatasi pencemaran lingkungan adalah dengan tidak menjalankan program kerja yang sekiranya beresiko bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Maka perlu diadakan survey secara berkelanjutan dari pihak berwenang dan jangan adanya praktek pembiaran,” Paparnya.

Agus Darmawan menegaskan, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengurai, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, oleh Purusahaan PT MSSP tidak dilakukan sesuai amanat UUD itu.

Baca Juga :  Jelang Muscab VI, Ini Harapan dan Cita-cita Perjuangan PBB Konawe Utara

“Harusnya, perusahaan dalam operasi penambangannya, mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) lebih awal. Sekarang dampaknya bak utama air bersih masyarakat Desa Boenaga dan Boedingi sudah tidak layak di konsumsi,” Tambahnya.

Ia mendesak, Pemda Konut, Kejati Sultra, serta Polda Sultra agar mengambil langkah tegas terkait indikasi kerusakan lingkungan. Pihaknya meminta Dinas Lingkungan Hidup Konawe Utara segera mencabut ijin UKL-UPL perusahaan tersebut karena merusak sumber air bersih warga, yang telah tercemari logam.

Agus juga meminta pihak PT MSSP bertangungjawab memulihkan kembali lingkungan di kawasan DAS Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal I ayat (2).

Baca Juga :  Jelang Muscab VI, Ini Harapan dan Cita-cita Perjuangan PBB Konawe Utara

Dewan Penasehat Forkam HL Sultra, Ikbal, S.Kom, menegaskan ketidak Patuhan PT. MSSP terhadap Lingkungan adalah merupakan kejahatan Kemanusian dan ia berharap APH dan dinas Lingkungan Hidup segera mencabut dan memeriksa Direktur PT MSP atas aksi kejahatan lingkungan tersebut.

“Sangat disayangkan Konawe Utara yang kaya akan SDA bukannya kesejahteraan yang di dapatkan namun musibah dan kehancuran alam yang setiap saat terjadi ..

Olehnya itu tak ada alasan APH untuk tidak melakukan tindakan Tegas kalau perlu cabut izin PT Manunggal Sarana Surya Pratama.

“Jangan biarkan perusahaan yang membawa kesengsaraan untuk rakyat Konawe Utara di biarkan ada di Konawe Utara,” Tegasnya. (**)


Laporan : Muhammad Sahrul

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Forum Pembangunan Sulawesi, Bupati Konut Usulkan Tata Ruang Berbasis Kepulauan
Desa Mekar Jaya Wakili Konut, Masuk Tiga Besar Lomba Desa Sultra
Proyek Jembatan Bailey Sambandete, Konut Masih Dikebut di Tengah Genangan Air
Korban Kecelakaan Kerja PT Antam di Konut Belum Terima Hak Sejak 2009
DPW PBB Sultra Berduka, Ketua DPC Bombana Hasanuddin Tutup Usia
Andi Irawan Nahkodai IMI Konawe Utara, Siap Cetak Raider Kompetitif
Ketua dan Pengurus IMI Konawe Utara Masa Bakti 2025-2026 Resmi Ditetapkan
Komitmen Bangun Konawe Utara dengan Prinsip Keadilan Sosial

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:32 WITA

Forum Pembangunan Sulawesi, Bupati Konut Usulkan Tata Ruang Berbasis Kepulauan

Rabu, 9 Juli 2025 - 08:43 WITA

Desa Mekar Jaya Wakili Konut, Masuk Tiga Besar Lomba Desa Sultra

Minggu, 29 Juni 2025 - 12:25 WITA

Proyek Jembatan Bailey Sambandete, Konut Masih Dikebut di Tengah Genangan Air

Sabtu, 28 Juni 2025 - 13:23 WITA

Korban Kecelakaan Kerja PT Antam di Konut Belum Terima Hak Sejak 2009

Jumat, 27 Juni 2025 - 16:17 WITA

DPW PBB Sultra Berduka, Ketua DPC Bombana Hasanuddin Tutup Usia

Berita Terbaru

Herman Sewani Resmi Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Konawe Utara (Konut) pada Muscab ke-VI yang bertempat di Hotel Oheo, Senin (14/07/2025).

Sospol

PBB Konawe Utara di Persimpangan Jalan Politik

Selasa, 15 Jul 2025 - 16:35 WITA

error: Dilarang Copy Paste!