Kasus Pawai Budaya di Kendari, Ahli: Tidak Memenuhi Unsur Pidana

- Redaksi

Jumat, 15 April 2022 - 03:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dr. Abdul Jabar Rahim, SH., MH.

Dr. Abdul Jabar Rahim, SH., MH.

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]

KENDARI, KROSCEK.NET – Dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kendari, Hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 16.00 WIB yakni mendengarkan keterangan ahli pidana dalam kasus pidana penghasutan pasal 160 KUHP Terkait Kasus Pawai Budaya yang berakhir kerusuhan antar oknum ormas yang terjadi sebelumnya. Kamis, (16/12/2021) di Kendari beach lalu.

Dimana dalam keterangan ahli pidana terdakwa, Dr. Jabar Rahim, SH. MH membacakan dan menjelaskan 6 point yakni;

1. Pasal 160 KUHP “unsur-unsur pidana sebagai berikut ;

a. Setiap orang/barang siapa
b. Di muka umum
c. Tulisan dan lisan
d. Menghasut
e. Melakukan kekerasan
f. Penguasa umum
g. Maksud hasutan

2. Dalam kasus ini tidak terpenuhi unsur pidana formil maupun materilnya, dimana dalam kajian ahli secara normatif bahwa surat undangan, baik konten video, percakapan, para terdakwa tidak ada upaya perkataan dengan upaya menghasut para peserta pawai untuk melakukan tindak pidana, seperti apa hal yang di tuduhkan oleh penyidik POLDA sulawesi tenggara, dimana kekerasan, pengrusakan terjadi akibat dari penghasutan dari pihak penyelenggara pawai budaya tolaki.

3. Ahli berpendapat bahwa” dalam keterangan ahli pidana, pemeriksaan di pengadilan negeri kendari, tanggal 12 april 2022 menjelaskan secara keilmuan hukum pidana dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang penghasutan, bahwa putusan mahkamah konstitusi ini mengarahkan syarat penghasutan harus ada yang terhasut untuk melakukan kekerasan, dan pengrusakan atau tindak pidana lainnya.

Lebih lanjut, sedangkan terjadinya kekerasan kerusuhan, dan pengrusakan, para pelaku tidak mengakui bahwa tidak ada ajakan, hasutan, terhadap pelaku untuk melakukan tindak pidana oleh para penyelenggara atau panitia pawai budaya tolaki.

4. Ahli berpendapat bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-VII/2009, Pasal 160 KUHP yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut.

5. Dalam aspek ilmu kriminologi mensrea dan actus reus pun tidak terpenuhi, mens rea dalam kajian hukum pidana, harus mendahului sebelumnya terjadi tindak pidana, mens rea merupakan niat pelaku sebelum melakukan tindak pidana, mens rea harus terbentuk dengan memiliki waktu yang cukup sebelum melakukan tindak pidana, sedangkan actus reus merupakan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

6. Sehingga ahli berpendapat segala tuntutan jaksa sangat cacat hukum tidak bisa dilanjutkan, harus di nyatakan bebas dari tuntutan hukum.
Dalam keterangan saksi ahli pidana itu sangat meringankan terdakwa. Dimana Dr. Jabar Rahim, SH. MH sendiri adalah salah satu dosen tetap di perguruan tinggi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Kendari(UMK).

Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum terdakwa yakni ketua tim Andre Darmawan,SH,MH dan Sabri Guntur,SH,MH mengatakan “bahwa keterangan ahli pidana ini sangat membantu dan meringankan terdakwa untuk membebaskan diri dari segala tuntutan pidana penghasutan pasal 160 KUHP.

Untuk itu kami selaku kuasa hukum terdakwa memohon yang mulia majelis hakim untuk memasukkan keterangan ahli pidana terdakwa sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara seadil-adilnya,” imbuhnya. (**)


Laporan : Muhammad Sahrul

 

 

Berita Terkait

Samir Tekan Pelayanan Kesehatan Harus Profesional dan Berpihak pada Rakyat
Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara Soroti Kinerja RSUD, Plt Direktur Beri Penjelasan
PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria
Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!
Security PT WDR Dipersalahkan, Dedi: Bawahan Bertindak Berdasarkan Pimpinan
DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena
Limbah Kabel PT VDNI Diduga Dijual Gelap, Bea Cukai Kendari Dinilai Lalai Jalankan Tugas
Pemakzulan Gibran: Jokowi Tegaskan Pemilihan Presiden dan Wapres Satu Paket

Berita Terkait

Sabtu, 14 Juni 2025 - 14:12 WITA

Samir Tekan Pelayanan Kesehatan Harus Profesional dan Berpihak pada Rakyat

Sabtu, 14 Juni 2025 - 13:40 WITA

Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara Soroti Kinerja RSUD, Plt Direktur Beri Penjelasan

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:26 WITA

PuSPAHAM: Kawal Keputusan Bupati Konawe Selatan Demi Keadilan Agraria

Sabtu, 14 Juni 2025 - 07:10 WITA

Kearifan Lokal Masyarakat Wakatobi Pilar Keadilan Ekologis, WDR Jangan Acuh!

Kamis, 12 Juni 2025 - 07:46 WITA

DPP KNPI Desak Presiden dan Menteri ESDM Cabut Seluruh IUP di Pulau Kabaena

Berita Terbaru

error: Dilarang Copy Paste!