Konawe Utara, Kroscek.co.id – Aksi demonstrasi yang digelar Koalisi Pemuda Pemerhati Hukum Konawe Utara (KPPHKU) bersama Hippma Lasolo, Karang Taruna Kelurahan Tinobu, nelayan, serta masyarakat sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tinobu, Kamis (2/4/2026), mendapat dukungan luas dari berbagai tokoh masyarakat dan komunitas nelayan.
Aksi tersebut dipicu dugaan praktik penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg yang dinilai tidak transparan, tidak tepat sasaran, serta berpotensi melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti distribusi BBM bersubsidi yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan riil nelayan. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, pasokan BBM dari Pertamina untuk SPBN Tinobu mencapai puluhan ribu liter setiap bulan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Solar disuplai sekitar 40 ribu liter melalui lima kali pengiriman, sementara Pertalite mencapai 32 ribu liter dengan empat kali pengiriman. Selain itu, LPG 3 Kg didistribusikan sebanyak 1 hingga 3 kali dalam sebulan dengan jumlah mencapai 280 tabung atau lebih.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah pasokan dan distribusi yang diterima nelayan. Dari total penerima terdaftar, tercatat 41 nelayan untuk Solar dan 46 nelayan untuk Pertalite yang memiliki hak membeli BBM subsidi tersebut.
Pengakuan Penjualan Picu Polemik
Dalam aksi tersebut, Supervisor SPBN Tinobu, Siti Badriah, menyampaikan bahwa penjualan BBM dilakukan menggunakan jerigen. Ia mengakui harga jual Solar mencapai Rp254 ribu per jerigen berisi 33 liter, sementara Pertalite dijual Rp350 ribu dengan volume yang sama. Untuk LPG 3 Kg, dijual dengan harga Rp25 ribu per tabung.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras massa aksi, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Koordinator lapangan aksi, Ateng Tenggara, menegaskan bahwa praktik tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran serius, termasuk dugaan mark-up harga dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Ia merujuk pada ketentuan harga resmi pemerintah, yakni Solar Rp6.800 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, serta LPG 3 Kg sekitar Rp23 ribu per tabung. Dengan demikian, selisih harga yang terjadi dinilai melampaui batas kewajaran dan berpotensi melanggar hukum.
“Ini bukan sekadar selisih harga, tetapi sudah masuk dugaan pelanggaran aturan. Kami mendesak aparat penegak hukum dan Pertamina untuk mengusut tuntas,” tegasnya.
Massa juga mengungkap dugaan praktik penjualan BBM di luar kelompok nelayan, termasuk indikasi aktivitas pada malam hari yang tidak terpantau. Bahkan, beredar informasi adanya keterlibatan oknum tertentu yang diduga membekingi aktivitas tersebut.
Kesaksian Nelayan: Harga Lebih Tinggi dari Pengakuan
Kesaksian dari perwakilan nelayan memperkuat dugaan penyimpangan. Syahrul, salah satu nelayan, mengaku harus membeli Solar dengan harga mencapai Rp280 ribu per jerigen, bahkan dikenakan tambahan biaya Rp5.000 setiap transaksi.
Kondisi ini dinilai sangat memberatkan nelayan kecil yang bergantung pada BBM subsidi untuk melaut dan mencari nafkah.
Masyarakat dan nelayan berharap ada langkah tegas dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pihak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Mereka juga mendesak agar praktik mafia BBM subsidi dan LPG dapat dihentikan, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya nelayan yang menggantungkan hidup di sektor perikanan.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan distribusi energi bersubsidi di daerah harus diperketat. Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang berhak.**
Laporan: Muh. Sahrul
