Konawe Utara, Kroscek.co.id – Langkah konkret menuju pembangunan masyarakat tambang yang inklusif dan berkeadilan bakal ditunjukkan dan direalisasikan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Utara, Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., mewakili Bupati H. Ikbar, SH., MH., secara resmi membuka kegiatan Forum Discussion Group (FGD) Konsultasi Stakeholder dalam rangka penyusunan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI PPM) oleh Askon Group, yang menaungi PT Tataran Media Sarana dan PT Kacci Purnama Indah, Senin (14/10/2025), di Aula Bapperida Konawe Utara.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, hingga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa di wilayah sekitar operasi tambang.
Dalam sambutannya, Sekda Safruddin menegaskan bahwa FGD ini merupakan momen penting dalam memastikan arah pembangunan di sekitar wilayah pertambangan berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah.
Pemerintah daerah, katanya, tidak ingin aktivitas pertambangan hanya berhenti pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus menghadirkan nilai tambah sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, kami menyampaikan apresiasi kepada Askon Group yang telah menginisiasi kegiatan konsultasi publik ini. Penyusunan Rencana Induk PPM bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat di sekitar tambang ikut merasakan manfaat nyata dari aktivitas investasi,” ujar Safruddin.
Ia menjelaskan, penyusunan Rencana Induk PPM harus berlandaskan pada semangat keberlanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pemerintah daerah menilai, perencanaan PPM yang komprehensif akan menjadi penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar tambang.
Dalam arahannya, Sekda Safruddin menyoroti empat fokus strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan PPM, yakni:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur sosial dasar seperti air bersih, sanitasi, dan energi desa;
- Pelestarian lingkungan dan pengelolaan pascatambang; serta
- Peningkatan partisipasi masyarakat lokal, terutama UMKM, perempuan, dan generasi muda.
“Melalui konsultasi stakeholder hari ini, kita ingin memastikan adanya kesepahaman bersama dan sinergi data serta program antara Askon Group dan pemerintah daerah. Pembangunan masyarakat tambang tidak boleh parsial harus terencana, terukur, dan berdampak langsung,” tegasnya.
Di sisi lain, Manager Legal & External Affairs Askon Group, Bambang Wijonarko, menegaskan bahwa kegiatan FGD ini merupakan bentuk ketaatan perusahaan terhadap amanat undang-undang dan komitmen terhadap transparansi publik.
Menurutnya, perusahaan tidak sekadar menjalankan kewajiban hukum, tetapi berupaya membangun model kemitraan sosial yang partisipatif dan berkelanjutan.
“Kegiatan hari ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keberadaan tambang memberi manfaat luas. Askon Group ingin tumbuh bersama masyarakat, bukan berdiri di atas mereka,” ujarnya.
Forum yang diikuti oleh sejumlah kepala dinas strategis seperti Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketenagakerjaan Konawe Utara ini juga menghadirkan perwakilan dari Kecamatan Wiwirano, Langgikima, Landewa, hingga Sambori Kepulauan, Kabupaten Morowali.
Keterlibatan lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan masyarakat di kawasan tambang bukan hanya urusan korporasi, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri.
FGD ini menjadi langkah awal bagi Askon Group dalam merumuskan Rencana Induk PPM yang berpihak pada masyarakat.
Dokumen strategis ini diharapkan menjadi panduan jangka panjang dalam menciptakan keseimbangan antara kegiatan tambang dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Lebih jauh, semangat yang diusung Askon Group sejalan dengan arah kebijakan Bupati Konawe Utara yang mendorong investasi bertanggung jawab investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan ekologis daerah.
Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, Askon Group menegaskan tekadnya untuk menjadikan PPM sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar laporan tahunan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan melalui kolaborasi, data, dan kesungguhan moral.
Pada akhirnya, kegiatan FGD ini menjadi pengingat penting bahwa keberlanjutan pembangunan di wilayah tambang tidak hanya bergantung pada besarnya produksi, tetapi pada seberapa besar manfaat yang mampu dirasakan oleh masyarakat lokal. Di sinilah Askon Group berupaya menanamkan nilai, tambang boleh berakhir, tapi kesejahteraan harus abadi. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
